Jember (beritajatim.com) – Ada sejumlah fakta pertambangan yang terungkap dalam pertemuan Pemerintah Kabupaten Jember dengan sejumlah pengusaha tambang batu kapur yang menggarap Gunung Sadeng, Kecamatan Puger, Kamis (17/2/2022). Pemkab segera menangani penyimpangan-penyimpangan regulasi di lapangan.

Fakta pertama adalah terjadinya jual beli hak pengelolaan lahan (HPL). “Padahal HPL ini tidak boleh diperjualbelikan,” kata Sekretaris Daerah Jember Mirfano.

Pemkab juga memperoleh laporan dari pengusaha adanya pencaplokan lahan. “Tadi sudah kami sampaikan supaya mereka melaporkan terkait hal ini,” kata Mirfano.

Temuan ketiga mengejutkan Mirfano. “Ada indikasi tambang mangan ilegal. Yang saya tahu, belum ada perizinan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait dengan tambang mangan ini,” kata Mirfano.

Merespons laporan itu, Mirfano memerintahkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan langkah-langkah konkret terhadap penambang ilegal mangan ini.

Hal lain yang terungkap adalah keberadaan kantor perusahaan tambang yang mirip gubuk. “Sangat tidak representatif. Padahal salah satu asas nyata kesungguhan perusahaan dalam mengelola barang milik daerah adalah ketersediaan kantor dan gudang, khususnya di Kecamatan Puger,” kata Mirfano.

Syarat kedua, tambah Mirfano, adalah ketersediaan peralatan pertambangan untuk melakukan aktivitas yang padat modal dan padat karya. “Ketiga, jumlah tenaga kerja simetris dengan jumlah obyek lahan,” katanya. [wir/suf]