Sentimen
Negatif (72%)
18 Des 2022 : 01.35
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Morowali, Setiabudi

Kasus: korupsi

Tokoh Terkait

Kasus Korupsi Pembangunan Gedung DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Dapat Giliran Diperiksa KPK

18 Des 2022 : 01.35 Views 3

Rmol.id Rmol.id Jenis Media: Nasional

Kasus Korupsi Pembangunan Gedung DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Dapat Giliran Diperiksa KPK

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, hari ini, Kamis (15/12), tim penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap lima orang sebagai saksi.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan," ujar Ali kepada wartawan, Kamis siang (15/12).


Saksi-saksi yang dipanggil yaitu Delis Julkarson Hehi selaku Bupati Morowali Utara, Djira Kendjo selaku Wakil Bupati Morowali Utara, Masjudin Sudin selaku Kepala BPKAD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara, Ronny Tanusaputra selaku penanggungjawab pekerjaan pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahap I, dan Christian Hadi Chandra selaku kuasa Direktur PT Multi Global Konstrindo.

Berdasarkan sumber Kantor Berita Politik RMOL, saat ini saksi Djira Kendjo telah hadir dan sedang menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Pada Senin (21/11), KPK  secara resmi mengumumkan bahwa saat ini sedang melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan terkait pembangunan kantor DPRD Morowali Utara.

Perkara tersebut sebelumnya ditangani tim penyidik Polda Sulawesi Tengah dan KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi melakukan pengambilalihan.

Adapun para saksi yang telah diperiksa sejauh ini, antara lain dari pihak Pemkab dan DPRD Kabupaten Morowali Utara serta pihak swasta.


"Setelah penyidikan ini dianggap cukup, berikutnya KPK baru akan menyampaikan secara lengkap mengenai pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, uraian dugaan perbuatan pidana dan pasal yang disangkakan. KPK akan selalu menyampaikan kepada publik setiap perkembangan penyidikan perkara ini sebagai bentuk keterbukaan dari kinerja penindakan," tutur Ali.

Sentimen: negatif (72.7%)