Merdeka.com - Bupati Meranti Muhammad Adil tuai kontroversi usai menyebut pegawai Kementerian Keuangan iblis dan setan. Menurutnya, Kementerian Keuangan tidak pernah memberi kejelasan soal skema dana bagi hasil daerah.

Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Rahadian Zulfadin menilai, pemerintah daerah harus lebih memperhatikan isu ini. Mengingat banyak hal yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat. [did]

Baca juga:
Respons Kemenkeu Soal Kritik Bupati Meranti Terkait Skema Dana Bagi Hasil
Sepakat dengan Bupati Meranti, Gubernur Sumsel Klaim Sering Protes soal DBH Migas
Mendagri Tegur Bupati Meranti: Apapun Masalahnya Gunakan Bahasa Beretika
Kemendagri Panggil Bupati Meranti atas Kritik dengan Bahasa Tak Pantas ke Kemenkeu