JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota DPR RI F-Golkar Dave Akbarshah Fikarno menyesalkan sikap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang menyebut kemenkeu iblis dan setan.

Diketahui pernyataan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ini diucapkan akibat ia merasa ada perlakuan tak adil dari Pusat dan daerah terkait bagi hasil SDA di Meranti.

“Apa yang diucapkan dan dipertontonkan oleh bupati Meranti tidak menunjukkan sikap kedewasaan dan juga sikap kemegarawanan seorang pejabat publik,” kata Dave, Jumat (16/12/22)

Tak Digaji 6 Bulan karena Telat Susun Perda APBD, Bupati Jember: Resiko Politik

Sebab, menurut Dave, apapun permasalahan dan kendala dalam pemerintahan selalu ada wadah yang bisa dijadikan tempat menyampaikan aspirasi, bukan dengan mengeluarkan pernyataan tak pantas.

“Seorang pejabat publik wajib menjadi contoh dan teladan terhadap masyarakat yang memilihnya. Bilamana dia merasa ada kerugia  atau ketidakadilan, itu ada tempat untuk melakukan pengujian atau meminta keadilan akan apa yang dia tidak dapatkan,” ungkap Ketum PPK Kosgoro 57 ini.

Lebih jauh, Dave menekankan, sebagai kepala daerah memang harus memperjuangkan aspirasi serta apa yang menjadi hak milik rakyatnya. Akan tetapi, menurut Dave, pernyataan orang nomor satu di Kabupaten Meranti itu kurang tepat.

“Apalagi dengan cara cara ajakan bahkan yang menuju seperti makar itu jelas jelas pelanggaran terhadap UU dan berpotensi pada pidana. Saya anjurkan bagi seluruh pejabat publik baik pusat maupun daerah untuk tetap beretika dan juga menjaga norma norma hukum dalam berucap,” tegas Dave.

“Pun, juga bertindak, agar situasi dan kondisi yang kondusif dapat selalu tercipta di jajaran pemerintahan serta antara pusat dan daerah kebijakan dapat terlaksana dengan baik,” tutup Anggota Komisi I DPR RI ini.

Diberitakan sebelumnya, Adil pemerintah pusat tidak lagi menyentuh minyak bumi di wilayah Meranti. Sebab, daerahnya sudah termasuk miskin ekstrem.

“Ini orang keuangan isinya iblis atau setan? Jangan diambil minyak di Meranti itu, nggak apa-apa kami juga masih bisa makan, daripada uang kami dihisap sama (pemerintah) pusat. Karena kalau kami daerah kaya sudah ambil Rp 10 triliun enggak apa-apa, kami daerah miskin, daerah ekstrem,” sebut Adil.