KPU memutuskan Partai Ummat tak lolos verifikasi faktual dan gagal melenggang menjadi peserta Pemilu 2024.

Partai Ummat pun menggandeng Denny Indrayana sebagai tim kuasa hukumnya untuk mengawal sengketa kepartaian ke Bawaslu.

Mengawal gugatan ini, DPP Partai Ummat meminta para dari kadernya untuk bersama-sama iuran untuk membayar tim kuasa hukum.

"Untuk keperluan semua itu dan keperluan-keperluan lainnya, Partai Ummat kita saat ini membutuhkan dana yang cukup besar,. Ayo, mari berkorban harta, semampu kita. Ajak sahabat, saudara dan kenalan kita untuk menyelamatkan dan membantu aset besar Ummat ini," kata Sekretaris Majelis Syuro Partai Ummat, Idrus Sambo dalam keterangan persnya.

Partai Ummat, kata Sambo, tetap tak gentar untuk melawan keputusan KPU tersebut, secara teknis, Sambo menegaskan partainya telah menyiapkan saksi-saksi dari 16 DPD Partai Ummat di Sulawesi Utara dan NTT, setelah dua wilayah itu dinyatakan tak memenuhi syarat oleh KPU.

Untuk memenangkan gugatan, Partai Ummat kemudian menggandeng 30 pengacara di bawah komando Denny Indrayana dan Herman Kadir.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan Partai Ummat dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 karena dinilai tidak memenuhi syarat verifikasi faktual.

Hal itu tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022.

Melalu pengacaranya, Denny Indrayana, Partai Ummat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu RI.

"Secara resmi Partai Ummat, melalui Tim Advokasi Hukum Partai Ummat, mengajukan 114 halaman  permohonan penyelesaian sengketa tersebut," kata Denny dalam keterangan persnya.

Baca Juga: 'Tsunami' Resign Melanda PSI, Giring Ganesha Tepis Tudingan Gegara Faktor Kepemimpinan: Justru Kita Lagi Bersih-bersih