Jakarta, Gatra.com - Perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) perlu dilakukan secara bertahap dan terukur. Ekonom CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, mengatakan bahwa hal ini menjadi poin penting agar penerapannya membawa manfaat nyata. "Kalau betul untuk EBET, tentu saja berkelanjutan," ujarnya dalam diskusi bertajuk Mengawal RUU EBT Konstitusional dan Pro Rakyat, Rabu (14/12).

Seperti diketahui, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) masih terus berlanjut. Meskipun awalnya direncanakan selesai sebelum gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November lalu, RUU EBET sampai saat ini belum juga disahkan sebab masih ada pasal-pasal yang belum disepakati.

Terukur yang dimaksud Akbar adalah mempertimbangkan proses transisi yang terjadi, yang mengedepankan energi terbarukan. "Yang belum saya temukan adanya penekanan bahwa transisi menuju EBET lebih mengedepankan energi terbarukan, bukan energi baru. Saya khawatir tidak mencapai yang diinginkan. Isinya cuma energi bentuk baru yang sebenarnya juga masih berbasis fosil," paparnya.

Lebih lanjut, menurut Akbar, Indonesia juga perlu memperhatikan kemampuan dalam melakukan transisi menuju tatanan EBET itu. Prosesnya harus dilakukan dengan mempertimbangkan apa yang sudah dimiliki sebagai kelebihannya. Sebab, pembangunan infrastruktur EBET perlu dilihat kembali mana yang tidak memakan biaya paling mahal.

Jika Indonesia memaksakan diri menjadi pelopor EBET tanpa adanya persiapan yang matang, kata Akbar, bakal ada konsekuensi yang terjadi. "Ujung-ujugnya jadi importir baru, importir teknologi untuk membangun EBET," terangnya.

Ketergantungan pada produsen teknologi ini, lanjut Akbar, harus dihindari dalam proses transisi menuju EBET. Karena itu, faktor persiapan harus menjadi yang utama agar proses transisi dapat berjalan tanpa menimbulkan potensi kerugian di masa mendatang.
 

12