Jakarta, Gatra.com - Pembahasan pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) masih ada yang belum disepakati. Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menyoroti poin yang harus dipertimbangkan kembali dalam RUU EBET.

"Peta jalan transmisi energi, isinya akan terus berupaya membangun pembangkit EBET. Namun, ada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang direncanakan akan di-off-kan. Kalau ini diterminasi, secara keuangan masih layak operasi," ujarnya dalam diskusi bertajuk Mengawal RUU EBT Konstitusional dan Pro Rakyat, Rabu (14/12).

Selain itu, Marwan menjabarkan bahwa masih banyak negara yang mengoperasikan PLTU. Menurutnya, selama masih bisa digunakan, PLTU yang dimatikan justru merupakan upaya yang kurang tepat.

Menurut Marwan, anggapan bahwa upaya itu merupakan mitigasi perubahan iklim bukanlah anggapan yang sesuai. Ia menyebutkan bahwa sebenarnya, upaya mitigasi harusnya dilakukan oleh negara dengan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar.

"Bicara emisi gas rumah kaca, kita bukan negara yang masuk tujuh besar di dunia penghasil emisi itu. Negara yang besar dan sudah melakukannya berpuluh tahun lebih banyak, [mereka] masih menggunakan PLTU," kata Marwan.

Selain itu, Marwan menyoroti perlunya program yang jelas dalam peralihan pembangkit listrik. Dalam menuju penggunaan energi surya, ia menyebutkan perlu membuat aturan yang mendukung perkembangan industrinya. "Terutama terkait produksi komponen utama pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Kita harus punya industri yang terus berkembang," ucapnya.

Perkembangan industri ini harus didukung dengan adanya kekuatan dalam memproduksi bahan pendukung PLTS. Menurut Marwan, komponen yang dibutuhkan harus mampu dikembangkan di dalam  negeri sehingga industri bisa terbangun dan siap dijalankan. "Dengan begitu, kita memperoleh banyak manfaat. Devisa keluar untuk mendatangkan komponen PLTS yang selama ini diimpor, serta akan tersedia lapangan kerja," terangnya.
 

17