JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut parpolnya membuat sistem demi menguatkan semangat antikorupsi di lingkungan partai.

"Sudah melakukan terobosan akan pentingnya aspek pencegahan. Pencegahan dengan membangun kesadaran yang sistemik dengan membuat aturan partai," kata Hasto saat memberikan sambutan di acara Pembekalan dan Penguatan Antikorupsi terhadap Bacaleg PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Jalan Lenteng Agung Raya, Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2022).

Hasto mengatakan PDIP saat ini sudah membangun merit system demi menghindari keluarnya biaya besar dalam mencari ketua DPD hingga DPC parpol berlambang Banteng itu.

15 Menit, Firli Bahuri dan Lukas Enembe Ngobrol Soal Ini

PDIP, kata dia, tidak menggunakan sistem voting 'one man one vote' dalam menentukan ketua DPD dan DPC partai berkelir merah tersebut.

"Menggunakan merit system, tetapi dengan mengedepankan demokrasi, PAC boleh mengusulkan calon ketua DPC, lalu calon katakanlah ada 20, disaring melalui psikotes," ujar Hasto.

Dia mengatakan proses psikotes dilakukan oleh DPP PDIP. Kemudian, kantor partai di tingkat pusat akan mengembalikan beberapa nama calon Ketua DPD dan DPC ke pengurus parpol di tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota.

Hasto mengatakan nama yang diserahkan dari DPP ke DPD dan DPC PDIP biasanya berjumlah tiga orang. Pengurus parpol di tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota kemudian menggelar musyawarah mencari Ketua DPD dan DPC PDIP.

"Tiga kami kembalikan ke daerah, kami larang voting, voting langsung itu pemilihan presiden. Begitu kami larang voting, tidak ada money politics di bawah. Lalu mereka berjuang siapa jadi ketua, sekretaris, dan bendahara," katanya.

Hasto menyebut sistem yang dibangun PDIP dalam mencari Ketua DPD dan DPC berimbas positif. Utamanya, dalam upaya parpol membangun kantor di berbagai daerah dalam dua tahun ke belakang.

"Kami berhasil membangun 112 kantor partai dan itu milik partai, tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa kami bisa membangun 112 kantor partai, karena pemilihan Ketua DPC dan Ketua DPD biayanya hanya biaya psikotes. Ini menjadi contoh bagaimana semangat antikorupsi dijabarkan melalui regulasi partai," katanya.

Selain melalui regulasi, PDIP menjadikan keteladanan para tokoh bangsa seperti mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Imam Santoso untuk mencegah perilaku korupsi.

Selanjutnya, kata Hasto, PDIP rutin menggelar agenda pembekalan dan pendidikan politik yang tujuan akhirnya menjauhi kader dari perilaku korupsi.

"Maka dengan pembekalan melalui kaderisasi, regulasi, pendidikan politik, semangat antikorupsi menjadi kesadaran semua," ujarnya.