Mall Pelayanan Publik Purbalingga Segera Beroperasi

Krjogja.com - PURBALINGGA - Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga merupakan komitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, yakni dengan meningkatkan pelayanan dalam satu tempat. Pelayanan lembaga vertikal, BUMN, BUMD maupun OPD bakal terintegrasi di MPP yang akan beroperasi dalam waktu dekat itu.

Sekda Purbalingga Herni Sulasti yang mewakili Pemkab Purbalingga telah menandatangani Nota Kesepahaman dan Kesepakatan dengan 20 lembaga dari kementrian, lembaga pemerintah non kementrian, maupun Badan, di ruang rapat Ardi Lawet, Selasa (13/12/2022) siang.

"Bakal tersedia Sedikitnya 350 jenis layanan yang dikerjakan oleh 20 lembaga. Pihak-pihak yang sudah menandatangani nota kesepahaman dimohon untuk benar-benar mewujudkan pelayanan dengan lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, lebih nyaman dan lebih aman," tutur Sekda Herni.

Sekda Herni berharap bila tiba saatnya diresmikan Bupati Purbalingga, MPP betul-betul sudah siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Herni juga menekankan agar personel yang ditugaskan di MPP harus paham dan berkompeten dalam tugasnya melayani masyarakat. Petugas harus bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan warga.

"Jangan sampai petugas terlihat bingung di depan warga yang membutuhkan pelayanan. Apalagi sampai terucap, nanti saya tanyakan dulu kepada atasan saya," ujarnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Purbalingga Ato Susanto menyebutkan, pembangunan MPP merupakan upaya dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2021. Dengan MPP diharapkan akan terselenggara pelayanan publik yang terintegrasi oleh kementrian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, BUMN, BUMD pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kemudahan, kecepatan, kenyamanan dan keamanan pelayanan.

“Pelayanan publik yang terintegrasi akan diharapkan bisa meningkatkan kepuasan masyarakat, tercapainya tingkat efektifitas dan efisiensi dalam penerapan standar pelayanan sekaligus memberikan kontribusi terhadap kemudahan-kemudahan yang dapat mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif," ujarnya. (Rus)