FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wacana penundaan Pemilu dan isu tiga periode Jokowi semakin santer terdengar. Baru-baru ini pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo menjadi sorotan.

Pernyataan yang mengundang kontroversial tersebut disampaikan Bamsoet pada seminar daring rilis hasil survei poltracking Indonesia pada Kamis (8/11/2022) lalu.

Menurut Bamsoet penyelenggaraan pemilu yang akan berlangsung pada tahun 2024 sebaiknya ditunda. Hal ini karena pemilu tersebut memiliki potensi yang bisa memanaskan suhu politik nasional.

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional baik menjelang, selama hingga pasca penyelenggaraan pemilu," kata kader partai Golkar tersebut.

Lebih lanjut dia isu tiga periode juga disebutkan oleh Bamsoet kala itu. Alhasil banyak pihak yang memberikan kritik kepada Ketua MPR RI.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan turut memberikan pendapat. Dia menuliskan dalam akun Twitter miliknya jika tidak ada negara di dunia yang menunda pemilu.

"Tidak ada negara di dunia yang menunda pemilu dengan alasan Covid-19. Pilpres AS dilaksanakan 3 November 2020, Pemilu Belanda :15-17 Maret 2021, pilpres Perancis : 10 dan 24 April 2022," Tulisnya.

Menurutnya hanya negara otoriter yang akan memberlakukan sistem tersebut terlebih jika alasannya seakan dibuat-buat oleh suatu pihak.

"Cuma negara otoriter yang mau menunda pemilu dengan alasan dibuat-buat," lanjutnya.

Bersama dengan unggahan tersebut, Antonhy juga mengunggah sebuah wawancara dirinya dalam kanal Youtube onekonetvwan. Dia menyebut konstitusi harus dijalankan sebagaimana mestinya.

"Konstitusi harus dijalankan dalam apapun, kondisi apapun. Tidak bisa misalkan covid lalu mengatakan bahwa ini tidak ada pemilu," ungkapnya.

"Masalahnya adalah setuju atau tidak setuju. Tidak bisa kita entertain karena melanggar konstitusi sudah. Tidak ada yang namanya ini setuju apakah ini masih mau dipimpin Jokowi. Itu adalah pertanyaan atau diskusi yang harus dihindari karena itu melanggar konstitusi," sambungnya. (Elva/Fajar).