Merdeka.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Dr. Adib Khumaidi mendorong adanya standarisasi pendidikan dokter agar tidak mahal. Menurutnya, standarisasi tersebut bisa dibuat oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi.

"Jadi kalau kami pun mendorong standarisasi biaya pendidikan, sehingga nanti penyelenggara pendidikan baik itu dari swasta maupun negeri itu memang menyesuaikan dengan standar? Siapa yang bisa membuat standar ya kementerian pendidikan terutama, itu harus muncul," katanya di kantor IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/12).

Dia mengungkapkan, dalam standarisasi itu juga dimuat biaya pendidikan dokter spesialis. IDI ingin biaya pendidikan dokter di swasta maupun negeri nantinya sesuai standar yang telah ditetapkan.

"Kemudian di dalam standar tadi itu nanti akan masuk komponen komponen yang tadi termasuk bukan hanya kepentingan dokter, kepentingan dokter spesialis pun harus ada, supaya nanti kita tidak kemudian di katakan oh kalau di swasta mahal, negeri enggak, atau gimana? Jadi supaya ada standar yang dibuat pemerintah," terangnya.

2 dari 2 halaman

Adib menerangkan, harus ada komponen-komponen yang diperbaiki dalam pendidikan kedokteran. Sebab, ada komponen yang membuat pendidikan kedokteran mahal dan berbeda dengan pendidikan lain seperti biaya laboratorium dan praktek.

"Yang jelas kalau kedokteran, satu nanti biaya di laboratorium nanti kemudian biaya praktek, kemudian biaya pada saat berada di rumah sakit artinya banyak sekali komponen yang berbeda kalau di pendidikan lain," jelasnya.

Adib melanjutkan, jika sudah ada standarisasi itu, maka IDI bisa mendorong adanya anggaran terkait beasiswa pendidikan kedokteran. Dari alokasi anggaran itu, bisa diketahui berapa banyak jumlah dokter yang butuh beasiswa.

"Kalau kita punya standar, standar itu kemudian kita dorong untuk anggaran dari daerah, berapa sih sebenernya anggaran yang dibutuhkan dalam biaya pendidikan ini, karena kalau sudah ada standar ini kita bisa sampaikan pada daerah ini loh biayanya sekian," terangnya.

"Sehingga alokasi anggaran terkait dengan kebutuhan SDM itu bisa kita lakukan karena kita sudah punya standar biaya pendidikan tadi," pungkas Adib. [fik]

Baca juga:
Ketua IDI Minta Warga Kalbar Jangan Berobat ke Malaysia
Kemenkes Siapkan 420 RS Pendidikan di Seluruh Indonesia untuk Penuhi Kebutuhan Nakes
Beda dengan IDI, PDSI Dukung RUU Kesehatan Omnibus Law
Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law, Organisasi Profesi Kirim Surat ke Jokowi
Dorong Riset, Dokter Radjak FKUI Award Beri Apresiasi Peneliti Bidang Kesehatan
Tiga Cara Kemenkes Tingkatkan Jumlah Dokter Spesialis di Indonesia
Rekam Medis Wajib Elektronik, Ahli Ingatkan Petugas RME Wajib Pendidikan Khusus