PIKIRAN RAKYAT – Api konflik Partai Ummat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah dinyalakan. Jelang tahun politik di 2024, partai politik (parpol) tersebut menuding KPU dengan sengaja merintangi keikutsertaan mereka dalam pemilu.

Bukan sekadar tudingan, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi bahkan mengaku telah mempersiapkan berbagai bukti terkait dugaan kecurangan KPU dalam verifikasi faktual parpol 2024.

Tak main-main, Ridho Rahmadi berencana bakal membawa perkara ini ke jalur hukum dengan melayangkan gugatan atas KPU ke Bawaslu.

"Apakah ada bukti? Tentu kami mengantongi bukti-bukti tersebut. Di lapangan kami nerima laporan atau bukti digital, bukti tertulis, kita kumpulkan,” ucap dia.

Baca Juga: Arya Saloka dan Putri Anne Dikabarkan Bercerai, Unggahan di Akun Instagram Jadi Tanda Tanya Besar

“Seandainya kami nanti berperkara, atau bersengketa, insyaAllah sudah kita siapkan. Kalau pertanyaan ada bukti, ada semua," kata Ridho, Selasa, 13 Desember 2022.

Ridho menilai Partai Ummat didiskriminasi dalam politik praktis yang menjadi hak seluruh warga negara. Dia lantas memberikan beberapa contoh tindak diskriminatif oleh KPU.

"Contohnya video. Untuk verifikasi faktual video dibolehkan KPU. Sebagai contoh, ada satu penyelenggara daerah yang menolak menerima video. Padahal partai lain boleh," ucapnya.

Sebelumnya diketahui Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais secara gamblang mengumumkan klaim pihaknya dicurangi lewat platform Instagram dan YouTube miliknya.

Baca Juga: KPU Umumkan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Hari Ini

Amien Rais spesifik membahas kecurangan KPU dalam manipulasi data verifikasi faktual, sehingga Partai Ummat jadi satu-satunya partai yang tidak diloloskan sebagai peserta Pemilu 2024.

"Kami mendapatkan informasi A1 (dari sumber sangat terpercaya) yang valid, bahwa pada 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Ummat," ujar Amien Rais, dilihat Rabu, 14 Desember 2022.

Terkait kelayakan jadi peserta pemilu, Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan mereka telah memenuhi syarat.

Hal itu dapat dipastikan dalam hitungan monitor lapangan melalui Sipol. Namun anehnya, pada hasil verifikasi faktual keanggotaan di beberapa daerah, kategori Memenuhi Syarat (MS) justru nol.

Baca Juga: Lyodra Ginting Raih Penghargaan Asian Celebrity Award di Asian Artist Awards 2022

"Jadi kami yakin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bukan karena data kami secara kuantitas dan kualitas tidak melampaui batas minimum, tapi karena ada pola-pola tertentu yang coba menghambat dan bahkan mematikan pergerakan kami," katanya.

"Tidak mungkin (hasilnya nol) karena kami ikut verifikator dan ada puluhan kami lihat dan kami centang. Tapi kenapa rekapnya nol," tambah Ridho.

Ridho juga menyebutkan pihaknya akan melaporkan hal tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dengan kata lain, ia memastikan Partai Ummat tengah mempersiapkan perkara ini naik ke Bawaslu. Tuntutan ini, kata Ridho akan dibuat seumum mungkin sehingga bisa relevan untuk berbagai macam konsep. ***