FAJAR.CO.ID -- Muncul isu bahwa konglomerat lebih banyak menggunakan fasilitas kesehatan BPJS. Namun, isu yang pernah diembuskan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin itu ditepis oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.

"Ini data belum pernah di-publish. Karena banyak orang tidak tahu, dikira BPJS salah alamat, padahal data ini menunjukkan 95 juta data berbunyi pemakaian terbesar itu oleh penerima bantuan iuran (PBI)," katanya dalam acara Peluncuran Buku Statistik JKN 2016-2021 di Gedung Kemenko PMK, Rabu (14/12/2022).

"Jadi kalau ada diskusi bahwa pihak lain yang memakai bukan PBI, terbanyak, itu salah. Karena data 95 juta, terbaru belum pernah keluar ini, yaitu 31,93 juta untuk PBI kasusnya. Ini satu tahun, 2021 akhir sampai 2022, biaya menyerap untuk PBI Rp27 triliun lebih," sambungnya.

Sementara itu, untuk data penerima dari pekerja penerima upah (PPU) ada 28,36 juta kasus dengan total biaya Rp24,1 triliun, pekerja bukan penerima upah (PBPU) ada sekitar 26 juta kasus dengan biaya Rp20 triliun, dan bukan pekerja ada sekitar 8 juta kasus dengan biaya Rp5,95 triliun.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyindir para konglomerat dan orang kaya yang menggunakan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) kesehatan. Menurutnya seharusnya yang dibiayai oleh BPJS adalah orang miskin.

Hal itu ia katakan saat membahas perubahan program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI, Rabu (23/11/2022) lalu.

Menurut Budi, orang kaya dan konglomerat semestinya bisa mengkombinasikan pembiayaan perawatan dengan asuransi swasta. (bs-jpc/fajar)