Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan agenda penundaan Pemilu tampak makin nyata disuarakan. Bahkan ada sinyal-sinyal yang diberikan tokoh politik sekaligus kepala kelembagaan negara.

Karena itu, pengamat politik Rocky Gerung pun menilai sinyal agenda Jokowi tersebut makin dimunculkan guna menguji opini publik. Pernyataan ini disampaikan Rocky Gerung saat membahas tulisan Desmond J Mahesa yang berjudul "Gelagat Penundaan Pemilu Kembali Mengemuka, Pertanda Apa?"

Rocky Gerung awalnya mengungkapkan jika para elit politik Indonesia saat ini sangat oportunis. Tulisan yang dibuat Desmond seolah menjadi sinyal atau peringatan dini dari 'orang dalam' terkait potensi perpanjangan pemilu tersebut.

"Saya mengenal Desmond ini sebagai teman. Dia (Desmon) juga aktivis, meski orang partai, tampaknya ia tahu apa yang jadi permainan 'dalam'. Itu muncul tulisan soal potensi perpanjangan pemilu," ujar Rocky di kanal YouTube miliknya.

Rocky berusaha menyakini tulisan yang dibuat Desmon ialah peringatan dari 'orang dalam' yang juga bisa diartikan sebagai kekhawatiran Partai Gerindra, jika Prabowo juga dihadang dengan agenda tersebut.

"Menyebutkan ada lima skenario sekaligus dampak buruk yang ditimbulkan jika perpanjangan pemilu. Salah saatunya, Rakyat bisa anarkis, muncul pemerintahan diktator. Tampaknya (Desmon) sejak awal mengingatkan, ada upaya memperpanjang masa jabatan, atau menunda pemilu," beber Rocky Gerung.

"Mungkin pak Prabowo juga cemas, walau Erick Thohir dan Muhaimin sudah pasang badan bersiap menjadi wakilnya. Tulisan Desmon ini semacam pre-tes untuk dibaca Prabowo atau mungkin menggambarkan kekhawatiran Prabowo," sambung dia.

Rocky Gerung pun mengungkapkan jika sangat mudah Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode.

"Saya menduga, ia (Desmon) tau apa yang akan terjadi. Tukar tambah dari istana dan oligarki. Dan tawar menawar dengan oligarki. Kasak kusuk itu dibawa ke publik sehingga jadi orkestra," ujarnya.

"Yang berlangsung saat ini, yakni upaya membaca opini publik," sambung Rocky.

Rocky pun menjabarkan sangat mudah oligarki dan istana membuat amandemen atau perubahan Undang-Undang. Dengan dana Rp3-4 triliun saja, perpanjangan masa jabatan Jokowi bisa mendapatkan 'amin' besar lembaga legislatif.

Rocky membongkar hitungan-hitungan skenario istana dan oligarki. "Untuk amandeman DPR setidaknya 1/3 anggota mengusulkan sidang, lalu sidang harus dihadiri 2/3 anggota. Keputusan Amandeman harus disetujui 50 persen plus satu," ujarnya.

"Anggota DPR 700 san, lalu harus setuju amandamen butuh sekitar 350 hingga 400 anggota. Jika satu suara anggota dinilai Rp 1 miliar, maka dikalikan. Jika dikalikan 10 juga tetap sekitar Rp 4 triliun. Sehingga cukup dengan Rp 3 triliun, Jokowi bisa menunda pemilu 2024," beber Rocky Gerung.

Apalagi dengan kondisi saat ini, Rocky makin menduga kehidupan masyarakat yang sulit sekaligus anggota DPR juga sama, maka potensi bertindakan yang tidak terpuji akan bisa terjadi.

Meski demikian, Rocky Gerung pun membuka peluang skenario lain yang mungkin dijalankan istana dan oligarki guna memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.

Foto: Pengamat politik Rocky Gerung/Net