Isu politik akan menjadi tuntutan utama demonstrasi mahasiswa BEM se-Jabar

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG—  Sebanyak 23 Kampus di Jawa Barat melakukan diskusi dan konsolidasi pada hari Selasa (13/12/22) di Kampus Universitas Pasundan Kota Bandung . 

Koordinator BEM se-Jabar, Alby Riza, menyebut konsolidasi ini membahas seputar isu KUHP, independensi presiden dalam pemilu, dan pemilihan pj kepala daerah oleh pemerintah.  

"Baru-baru ini adalah menyoal disahkannya KUHP. Pada proses pengesahan KUHP yang juga tergesa-gesa ini tentu menjadi pertanda atas akan dimulainya satu era baru yang otoriter dan totaliter di Indonesia," ujar Alby Riza, Rabu (14/12/2022) dalam keterangan tertulisnya.  

Dia menyebutkan apa yang tertuang dalam isi UU KUHP amat kental dengan muatan-muatan yang mempersempit ruang demokrasi, ruang kebebasan sipil, melegitimasi praktik represi, membungkan gerakan rakyat, dan lain sebagainya.  

Sehingga menurut Ketua BEM Unikom ini negara akan berlindung dibalik hukum untuk menjalankan agenda tentang upaya penertiban dan pendudukan terhadap siapapun yang berbeda pendapat dan berbeda pandangan dengan kepentingan kekuasaan. 

Dalam kasus yang lain pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi atau menjalankan praktik penyalahgunaan kekuasan, yaitu mengenai pemilihan Penjabat (Pj) Kepala Daerah.  

Pasalnya, kata dia, UU Pilkada memungkinkan pemerintah mengangkat kepala daerah sementara dari kelompok ASN. Penjabat gubernur dipilih presiden, sedangkan penjabat bupati/walikota dipilih menteri dalam negeri.  

"Dari perspektif ini, sangat mengkhawatirkan akan adanya pemilu pemilihan PJ yang tidak transparan dan tanpa partisipatif sehingga dapat dimanfaatkan beberapa elemen politik untuk kepentingan politiknya," terang Alby

Sehingga menurutnya seiring dengan mulai matinya demokrasi, Indonesia berpotensi menjelma menjadi negara totalitarian yang otoriter. Hal ini tentu merupakan sebuah ancaman bagi iklim demokrasi dan kehidupan hukum di Indonesia. 

Dia menegaskan, Indonesia adalah negara hukum yang memiliki cita-cita besar untuk terus menguatkan demokrasi sebagai salah satu amanat reformasi melalui upaya-upaya demokratisasi. 

“Menolak otoritarianisme bangkit serta mencegah totalitarianisme menjangkit, maka kami Aliansi Mahasiswa Jawa Barat akan turun kejalan untuk menjaga spirit demokrasi di negara ini," kata Alby Riza.