MerahPutih.com - PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) menanggapi kritikan Fraksi PSI DPRD DKI terkait puluhan armada bus tipe low entry yang tidak dioperasikan di Pool Transjakarta Pinang Ranti, Jakarta Timur.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan TransJakarta, Anang Rizkani Noor menegaskan bahwa tidak ada bus TransJakarta yang mangkrak. Seluruh armada beroperasi sesuai dengan jadwal.

Baca Juga:

PSI Minta Pemprov DKI Investigasi Puluhan Bus TransJakarta Menganggur di Pol Pinang Ranti

Anang mengatakan, ketika angka infeksi virus akibat pandemi COVID-19 sedang tinggi, banyak rute bus TransJakarta yang dikurangi untuk menghambat penularan di tahun 2020-2022.

Sampai saat ini, sambung Anang, sebagian besar rute sudah mulai dibuka, akan tetapi masih ada yang masih ditutup, sehingga berdampak kepada adanya beberapa bus yang tidak beroperasi secara penuh.

"Dengan segala keterbatasan dan kendala di operasional, Transjakarta mengatur agar armadanya tetap berjalan secara bergantian, sehingga sekitar 70 persen beroperasi, sisanya dioperasikan bergantian termasuk untuk perawatan," tegasnya.

Hingga Desember 2022, TransJakarta beroperasi di 216 rute. Dimana reaktivasi sebanyak 39 rute. Pembukaan rute baru mencapai 16. TransJakarta mengoptimalkan operasi armada bus yang sesuai kebutuhan rute dan penumpang.

Sebelumnya, viral di media sosial Twitter sebuah foto yang memperlihatkan puluhan bus TransJakarta tipe low entry mangkrak di Pool TransJakarta Pinang Ranti, Jakarta Timur.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Eneng Maliyanasari meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan investigasi hal tersebut. Bahkan ia mendesak Pemda DKI agar melakukan evaluasi terhadap Dinas Perhubungan (Dishub) dan manajemen TransJakarta.

Baca Juga:

Kapolda Metro Dorong Anggota Polisi ke Kantor Menggunakan Transjakarta

Sebab, kata Eneng, dari informasi yang beredar, bus-bus tersebut bermerek Scania dan Mercedes Benz yang dibeli tahun 2018 dan dipastikan masih relatif baru. Maka dari itu, cukup disayangkan bila bus TransJakarta tersebut dibiarkan menganggur.

"Itu adalah aset negara yang dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Jika dibiarkan menganggur, maka akan rusak, yang akhirnya menjadi kerugian negara," cetus dia.

Situasi tersebut juga menyebabkan pelayanan masyarakat terganggu. Apalagi saat ini kemacetan dan kepadatan lalu lintas sudah kembali seperti sebelum pandemi.

"Masyarakat juga dirugikan karena harus lama menunggu dan berdesak-desakan saat jam sibuk akibat jumlah bus masih kurang. Transjakarta dan Dinas Perhubungan perlu menjelaskan hal ini kepada publik," ujar Eneng.

Kejadian ini seharusnya menjadi indicator penting bagi Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi pelayanan transportasi publik di Jakarta.

"Pak Gubernur dapat menurunkan Inspektorat untuk melakukan investigasi, sehingga kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan apakah ada kerugian negara atau tidak," ungkap Eneng. (Asp)

Baca Juga:

Prajurit Kodam Jaya Gratis Naik TransJakarta