POJOKSATU.id, JAKARTA- Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar tampak membela Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil terkait protestan Dana Bagi Hasil (DBH) ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Menurutnya, pernyataan Bupati Meranti itu lebih baik dijadikan bahan perbaikan dan tidak dianggap berlebihan.

“Apa yang disampaikan Bupati Meranti hendaknya kita jadikan bahan perbaikan ke depan,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin, Rabu (14/12/2022).

Menurutnya, keluhan, kekecewaan, dan ketidakpuasan yang disampaikan Muhammad Adil merupakan kritik yang wajar dan menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah pusat.

Karena itu, Cak Imin mendorong semua pihak untuk tenang dan tidak menyerang balik Muhammad Adil.

“(Pernyataan Adil) Jadikan kritik membangun melalui evaluasi terus-menerus. Jangan dihajar balik ya,” ujar Ketua Umum DPP PKB itu.

BACA : Aksi Teatrikal Tarik Tambang, KPK Diingatkan Lagi Soal ‘Kardus Durian’ Cak Imin

Untuk diketahui, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil mempertanyakan DBH Migas dan anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aidil mempertanyakan hal itu di depan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adil menjelaskan, pada 2022 Meranti menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak USD60 per barel.

Kemudian dalam pembahasan APBD 2023 sesuai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi), harga minyak dunia naik menjadi USD100 per barel.

“Ditargetkan produksi mencapai 9.000 barel per hari dan ini kenaikan yang cukup signifikan,” tuturnya.

Adil menyinggung Dana Alokasi Umum (DAU) 2022 yang di dalamnya tidak terdapat anggaran untuk gaji PPPK di Kepulauan Meranti.

“Ini kan seharusnya jadi tanggung jawab pusat, tapi malah jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten,” katanya.

Tak cuma mempertanyakan DBH dan anggaran PPPK, Adil bahkan menyebut Kemenkeu diisi oleh iblis dan setan.

Adil juga mengancam akan bergabung ke Malaysia. (Mufit/Pojoksatu)