Menurut dia, menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama pembangunan nasional yang terintegrasi dengan pembangunan kepulauan terluar dan terpencil, merupakan langkah strategis dalam mengakselerasi proses pembangunan.

"Konsep negara kepulauan yang dicetuskan Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaya pada 13 Desember 1957 melalui Deklarasi Djuanda harus menjadi pijakan bangsa ini untuk merealisasikan langkah-langkah strategis dalam pembangunan nasional," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa.

. Wakil Ketua MPR ajak pemuda berantas narkoba dan miras

Hal itu dikatakan Lestari dalam rangka memperingati Hari Nusantara setiap tanggal 13 Desember.

Dia mengatakan konsep pembangunan maritim serupa pernah dipraktikkan Ratu Kalinyamat, Ratu dari Jepara, Jawa Tengah di abad ke-16 pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan di nusantara.

Menurut dia, Ratu Kalinyamat membangun kekuatan maritim untuk melawan Portugis, sekaligus sukses membangun jalur logistik laut untuk menopang kegiatan ekonomi dan politik Kerajaan Demak.

“Konsepsi negara kepulauan yang digagas Djuanda itu dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut internasional (United Nations Convention On The Law of The Sea /UNCLOS) oleh PBB tahun 1982,” ujarnya.

Lestari menilai peringatan Hari Nusantara harus menjadi dorongan bagi bangsa Indonesia untuk mengedepankan pembangunan sektor maritim nasional.

Menurut dia, fakta bahwa sebagian besar luas wilayah Indonesia adalah perairan, seharusnya mampu mengubah cara pandang setiap anak bangsa bahwa Indonesia adalah negara maritim.

Berdasarkan Informasi dari Badan Informasi Geopasial (BIG), luas wilayah Indonesia untuk daratan ialah 1.922.570 km² dan perairan 3.257.483 km². Karena itu apabila ditotal, maka luas wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km².

“Kemampuan pengelolaan sumber daya alam laut harus terus ditingkatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dia menjelaskan saat ini permasalahan seperti polusi laut dan pesisir, perubahan iklim, serta perusakan habitat laut terus terjadi.

Selain itu menurut dia, meningkatnya permintaan akan sumber daya laut, kemajuan teknologi, penangkapan ikan berlebihan, serta tata kelola dan penegakan hukum yang belum memadai juga berkontribusi terhadap kemerosotan kualitas laut.

“Sejumlah hambatan tersebut harus segera diatasi lewat pelaksanaan pola-pola pembangunan yang terintegrasi antara pembangunan di daratan dan lautan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal itu, Lestari mendorong agar semua pihak, secara konsisten berkolaborasi dalam upaya meningkatkan pembangunan kawasan maritim nasional untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

. MPR apresiasi Pemerintah selesaikan masalah WNI "overstay" di Saudi
. Wakil Ketua MPR sebut penanaman nilai Pancasila kikis korupsi
 

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2022