Selasa, 13 Desember 2022 – 19:30 WIB

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari merespons pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti soal perlunya mempertimbangkan ulang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang melalui amendemen konstitusi.

Menurut Qodari, masyarakat tidak perlu mempersoalkan pernyataan itu. Sebab hal itu wajar mengingat baik Bamsoet maupun Pal LaNyalla, keduanya ada dalam institusi yang memang diberikan wewenang untuk melakukan perubahan konstitusi.

“Pak LaNyalla dan Pak Bamsoet berada di dalam institusi yang memang diberikan wewenang untuk melakukan perubahan konstitusi itu. Semua pembicaraan menurut saya, harus dikembalikan kepada aturan yang ada dan siapa yang berbicara,” ujar Qodari pada acara diskusi di salah satu televisi swasta nasional pada Selasa (13/12/2022) malam.

Lebih lanjut, Qodari mengatakan ada dua cara yang bisa diambil dalam rangka mengubah konstitusi, yakni amendemen dan dekrit presiden.

Dari dua cara itu, Qodari lebih memilih amendemen daripada dekrit. Sebab, dekrit pernah terjadi di masa Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur.

Saat itu, Gus Dur pernah mengeluarkan dekrit presiden dan pada akhirnya menimbulkan angin panas serta ketidakpastian politik.

“Saya sebut itu angin panas karena berisiko. Kita punya pengalaman bahwa seorang yang bernama Gus Dur misalnya, begitu mengeluarkan dekrit menimbulkan ketidakpastian politik,” ungkap Qodari.

Menurut Qodari, Ketua MPR RI dan DPD RI berhak berbicara terkait perubahan konstitusi sesuai dengan kewenangannya. MPR dapat melakukan evaluasi dan perubahan terhadap UUD sesuai dengan kebutuhan zaman.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari merespons pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD LaNyalla soal perlunya mempertimbang.

-