JAKARTA, JITUNEWS.COM - Bupati Kepulauan Meranti M Adil protes mengenai pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak. Adil juga menyinggung angkat senjata hingga pindah negara.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan bahwa kepala daerah memiliki saluran-saluran resmi.

"Kepala daerah itu punya saluran-saluran resmi, mulai dari DPRD, bisa ke Gubernur, ke Menteri Dalam Negeri itu saluran-salurannya ada," kata Arsul Sani di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (12/12).

Soal Parpol yang Akan Bergabung KIB, PPP: Tinggal Akadnya Saja

Arsul Sani menyarankan pejabat untuk membedakan diri dengan seorang demonstran. Arsul Sani menyebut kepala daerah harus mengupayakan jalur-jalur resmi terlebih dahulu.

"Jadi saran saya kalau dia itu jadi pejabat publik, pejabat daerah harus bisa membedakan diri dengan seorang demonstran. Kalau demonstran, pengunjuk rasa, mau neriakin apa saja boleh, itu, tapi kalau dia pejabat publik, kayak kepala daerah gitu kan, ya tidak bisa kita hanya mengatakan demikian ya tanpa dia terlebih dahulu mengupayakan jalur-jalur resmi untuk mendapatkan haknya, yakni dana bagi hasil," ujarnya.

Menurutnya, cara yang dilakukan Adil tersebut tidak efektif. Arsul Sani mengatakan bahwa untuk mendapatkan apa yang diinginkan bukan dengan marah-marah.

"Kalau dia dengan caranya begitu ya nanti kan malah saya kira tidak akan efektif untuk mendapatkan, jadi untuk mendapatkan itu bukan dengan cara marah-marah dan kemudian maki-maki katakanlah ya pejabat lainnya termasuk yang ada di pusat, ya gunakan saja begitu lho, disampaikan saja secara terbuka gitu lo tapi nggak usah pakai marah-marah," kata Arsul.