PRESIDEN Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Republik Mahasiswa (Rema) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Randhika Maulana menyampaikan bahwa KUHP wajib dicabut dan ditolak karena penuh dengan kontroversi dan permasalahan.

Ia juga mengkritik penjabat kepala daerah yang dipilih Presiden melalui Mendagri dalam waktu yang lama.

"Kita bisa melihat bagaimana kemudian masyarakat banyak menunjukkan penolakan terhadap KUHP akibat dari pasal-pasal kontroversial yang ada didalamnya, namun justru pemerintah yakni DPR RI malah mengesahkan nya dengan cenderung tergesa-gesa dan Presiden pun hanya berdiam diri," ujar Randhika, Senin (12/12) dalam keterangan tertulisnya.

Maka dari itu, kata Randhika kita mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat, sudah seharusnya segera duduk bersama dan segera melancarkan tekanan politik berupa aksi massa yang menolak pengesahan KUHP  dan memaksa pemerintah untuk segera mencabutnya.

Baca juga: KUHP Baru Jadi Ancaman Serius Bagi Akademisi Kritis

Hal senada dengan Koordinator Aliansi BEM SI Kerakyatan Wilayah Jawa Barat, Alby Rizla Hafidz yang menyampaikan bahwa dirinya bersama koleganya memastikan akan segera menghadirkan bentuk penolakan.

Ia juga menyerukan aksi kepada seluruh anggota BEM SI Kerakyatan Wilayah Jawa Barat untuk pemerintah agar segera membatalkan KUHP dan meminta Presiden Jokowi Bersikap Independen dalam Pemilu agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. 

Mengingat pemerintah sudah tidak mau lagi melihat dan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, juga mengingat jalur Judicial Review tidak lagi dapat dipercaya 

"Maka saya beserta seluruh kawan-kawan anggota aliansi BEM SI Kerakyatan Wilayah Jawa Barat dengan ini memastikan, kami akan kembali turun aksi untuk menolak KUHP, Pemilihan PJ Kepala Daerah yang tidak melibatkan Rakyat serta meminta Presiden untuk Independen dalam pemilu 2024," kata Alby. (RO/OL-09)