BINJAI, SUMUTPOS.CO – Staf Ahli Wali Kota Binjai Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Harimin Tarigan, bersama Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, Dinas Ketahanan Pangan, hingga Kabag Perekonomian, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual di Binjai Command Center, Senin (12/12). Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Tomsi Tohir, yang membuka rapat tersebut.

Dalam paparannya, Tohir menyimpulkan monitoring dan evaluasi (monev) perkembangan harga mingguan yang dilakukan Kemendagri bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perdagangan. Ada 20 komoditas yang dilakukan monev harian sebagai proxy inflasi daerah. Di antaranya inflasi November sebesar 5,42 persen, atau melemah dibanding Oktober sebesar 5,71 persen.

Inflasi tertinggi di Kabupaten Bulungan (9,20 persen) dan terendah Kota Ternate (3,26 persen). Sementara, sebanyak 25 pemerintah daerah tidak melaporkan perkembangan kenaikan harga dan penanganan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemda kepada Kemendagri.

Cabai rawit dan telur ayam ras menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di provinsi. Sebanyak 91 Pemda telah melakukan 6 upaya konkret dalam penanganan inflasi daerah atau mengalami kenaikan, dibandingkan pekan lalu yang hanya 67 Pemda.

Sementara, 30 Pemda belum melakukan sama sekali 6 upaya konkret dalam penanganan inflasi daerah, atau mengalami penurunan 27 Pemda dibandingkan pekan lalu sebanyak 57 Pemda. Adapun 6 upaya konkret Pemda dalam penanganan inflasi daerah, yakni melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT, dan dukungan transportasi dari APBD.

Tohir mengimbau seluruh daerah untuk menurunkan inflasi di daerahnya. Dia pun meminta tiap kepala daerah untuk mengantisipasi kenaikan harga di akhir tahun (Natal 2022 dan Tahun Baru 2023).

“Pemerintah pusat dan daerah agar memonitor angka-angka tiap daerah, terutama bagi daerah-daerah rawan. Dan membuat inovasi serta terobosan untuk berkolaborasi dalam penanganan inflasi,” jelasnya.

Selain itu, Pemda juga diminta untuk memanfaatkan BTT dan bansos secara optimal dengan pendampingan dari Kejaksaan, TNI, dan Polri. Kemudian memanfaatkan aset-aset dalam mengantisipasi musim hujan yang dapat menghambat proses produksi dan distribusi.

“Para kepala daerah diharapkan dapat mengingatkan OPD untuk memaksimalkan realisasi anggaran belanja daerah, mengingat sudah akhir tahun,” pungkas Tohir. (ted/saz)