Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemkab Banyuwangi memberikan reward tambahan anggaran untuk infrastruktur di desa-desa. Itu merupakan salah satu poin yang disampaikan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) 2023.

“Ada yang berbeda pada Musrenbangcam kali ini. Meski di tengah pandemi Covid-19 dengan segala keterbatasan, untuk pertama kalinya kami akan memberikan alokasi PIK (Pagu Indikatif Kecamatan) Insfrastruktur Jalan dan PIK Kelurahan (Alokasi Dana Kelurahan), selain PIK Reguler yang telah rutin diberikan di tahun-tahun sebelumnya. Ini akan kita berlakukan mulai tahun 2023 ke depan,” kata Ipuk, saat membuka Musrenbangcam di Kantor Kecamatan Bangorejo, Kamis (24/2/2022).

Menurut Ipuk, PIK Infrastruktur Jalan merupakan perhitungan berdasarkan realisasi PBB sebelum jatuh tempo. Ini akan diberikan atas reward kinerja realisasi PBB masing-masing desa.

“Kami sediakan PIK infrastruktur jalan sekitar Rp 23,4 M bagi desa yang telah melunasi target pembayaran PBB di wilayahnya. Sudah ada 114 desa yang memenuhi syarat ini, jadi mereka akan mendapatkan tambahan anggaran PIK untu tahun 2023 mendatang,” kata Ipuk.

Selain PIK Insfrastruktur jalan, Pemkab Banyuwangi juga memberikan perhatian pada kelurahan dengan memberian PIK Kelurahan. Sama dengan PIK Infrastrutur Jalan, perhitungan PIK Kelurahan diberikan berdasarkan realisasi PBB masing-masing kelurahan. “Saya harap dengan adanya PIK Infrastruktur Jalan dan PIK Kelurahan ini memacu desa dan kelurahan untuk meningkatkan kinerja,” kata Ipuk.

Tidak hanya fokus pada insfrastuktur jalan, dalam Musrenbangcam yang bertema “Akselerasi Pemulihan Ekonomi Inklusif Berbasis Digitalisasi, Infrastruktur Tematik, Harmoni dan Pengembangan SDM”, Ipuk juga meminta kecamatan untuk fokus kepada pemulihan ekonomi, penguatan kapasitas SDM dan sistem kesehatan, kesenjangan sosial, penguatan modal sosial masyarakat, kualitas layanan publik dan adaptasi manajemen pemerintah, dan kapasitas fiskal daerah. (rin/ted)