"77 Tahun sudah Indonesia merdeka, baru sekarang lah Indonesia memiliki kodifikasi hukum pidananya sendiri yang merefleksikan nilai-nilai Indonesia, hak asasi manusia, hingga paradigma pemidanaan yang modern, jauh meninggalkan paradigma KUHP lama zaman pemerintah kolonial Hindia-Belanda," ucap Moeldoko dalam keterangan yang diterima, Senin (12/12/2022).

Sementara itu, Gubernur Lemhanas Andi Widjojanto mengeklaim keberadaan KUHP baru perlu ditindaklanjuti dengan penguatan otonomi Indonesia. Hal itu juga akan menghilangkan persepsi intervensi asing di Indonesia.

Dia menambahkan, pihak-pihak tersebut harus menerima dan memahami evolusi pembangunan hukum Indonesia. "Pembangunan hukum di Indonesia telah dilakukan dengan mengadopsi perkembangan paradigma hukum pidana modern serta memperhatikan kebutuhan untuk memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia," tutur Andi.

Sejumlah aktivis dari gabungan sejumlah elemen masyarakat membentangkan spanduk saat berunjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2022). Mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/tom.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani mengungkapkan bahwa secara pragmatis dalam setiap produk hukum yang dilahirkan akan ada perbedaan pandangan yang mewarnai dinamika.

Untuk itu, Jaleswari menekankan bahwa sebagai negara hukum dan demokrasi, Indonesia sudah memiliki mekanisme untuk menyelesaikan berbagai perbedaan pandangan tersebut.

"Kita sudah memiliki mekanisme yang berbasiskan pada prinsip negara hukum dan demokrasi dalam menyelesaikan perbedaan pandangan terkait dengan produk hukum berupa undang-undang melalui koridor judicial review di Mahkamah Konstitusi. Pemerintah tentu akan menghormati proses hukum tersebut bila kemudian ada bagian dari kelompok masyarakat yang menguji KUHP ke Mahkamah Konstitusi," tutur Jaleswari.

Pengesahan RKUHP oleh DPR ditentang habis oleh koalisi masyarakat sipil. Koalisi menilai produk hukum yang dirumuskan parlemen bersama pemerintah jauh dari semangat keadilan. Pasal-pasal yang ada di dalam KUHP dinilai memuat norma yang kontroversial serta rawan digunakan sebagai alat kriminalisasi.

Selain itu, sejumlah pasal dalam KUHP yang baru juga dinilai mengancam kebebasan pers sebagaimana ditegaskan oleh Dewan Pers. Pemerintah dan DPR juga disebut mengabaikan masukan publik terkait perumusan beleid ini.