FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik pernyataan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil masih terus menjadi perdebatan antara Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis dan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo.

Terakhir, Hasbil menyemprot Prastowo yang menyebut tak ada hak Prastowo meminta Bupati Meranti meminta maaf.

“Pak @prastow untuk yang terakhir kalinya saya respon terkait ini, berdasarkan keputusan ini, anda hanya ditunjuk sebagai jubir Kemenkeu. Menjadi jelas bahwa tidak ada hak anda meminta Bupati Meranti minta maaf. Tugas anda hanya memberikan klarifikasi terhadap pernyataan Bupati tersebut,” ucapnya, dalam unggahannya, Senin, (12/12/2022).

Dia meminta agar Prastowo tak membodohi publik dengan pembelaan diberi penugasan oleh Menkeu.

“Enggak akan mungkin ada penugasan ke anda meminta Bupati Meranti minta maaf. Anda itu cuma Stafsus. Kalau pun ada penugasan, itu artinya yg memberikan tugas ke anda yg salah dalam ber birokrasi. it doesn't suit me!,” tutur Hasbil.

“Pak @prastow, hak anda memberi klarifikasi terhadap pernyataan Bupati Meranti, justru bagus, agar bisa sama-sama dikoreksi. Namun, yang ingin saya tanyakan adalah apa kapasitas anda meminta bapak Bupati minta maaf? UU-nya ada? Apakah begini etika birokrasinya @kemendagri?,” tambahnya.

Sementara itu, Prastowo dalam unggahannya mengaku mewakili Kementerian Keuangan dan para pegawai yang jumlahnya 79 ribu yang disebut telah dikatai sebagai iblis atau setan.

“Kebetulan saya mendapat SK dari Menkeu secara formal untuk tugas-tugas ini dan juga mendapat arahan untuk menyampaikan konten ini ke publik,” tambahnya.

Berikut kutipan video yang disampaikan Prastowo Yustinus.

“Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti saudara Muhammad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil karena karena mengatakan pegawai kementerian keuangan iblis atau setan. Ini jelas ngawur dan menyesatkan karena Kementerian Keuangan justru sesuai undang-undang telah menghitung dan menggunakan data resmi kementerian ESDM dalam membagikan dana hasil (DBH). Dana yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja tapi juga di daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama-sama Kementerian Keuangan juga telah mengalokasikan pada 2022 ini Transfer ke daerah dan dana desa sebesar 872 miliar atau 75 persen dadi APBD Kabupaten Meranti atau 4 kali lipat dari PAD Meranti sebesar 222 miliar untuk itu kepada saudara Muhammad Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik”.

Sebelumnya, Adil menyampaikan keluhannya ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru Kamis (9/12/2022).

Dia juga marah ke anak buah Sri Mulyani itu dengan mempertanyakan orang di Kemenkeu apakah berisi iblis atau setan.

Hal itu terkait 8.000 barel/d minyak yang didapat Meranti namun tidak mendapat penjelasan terkait hasil tersebut dari Kemenkeu yang seharusnya mereka terima.

“Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu, entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan',” ungkap Adil. (selfi/fajar)