Liputan6.com, Jakarta Bupati Meranti Muhammad Adil mengungkapkan rasa kecewa dengan Kementerian Keuangan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggapnya tidak adil. Bahkan, dia mengancam untuk angkat senjata dan bergabung ke negeri sebelah.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengkritik pernyataan Muhammad Adil. Menurut dia, seharusnya bisa diselesaikan dengan beradab.

"Dugaan ketidakadilan DBH (dana bagi hasil) yang dipersoalkan Bapak Bupati kan bisa diselesaikan secara lebih sistematis dan beradab. Kemenkeu dan Kementerian ESDM pasti siap untuk transparansi data. Kita jangan terbiasa menduga-duga," kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (12/12/2022).

Politikus NasDem ini pun mengungkapkan, pernyataan Muhmmad Adil yang ingin angkat senjata dan bergabung ke negeri sebelah, berpotensi masuk kategori makar.

"Sekarang yang jadi persoalan, Bapak Bupati harus pertanggungjawabkan ucapan bapak. Ucapan bapak yang menghina kementerian dan ancaman menggabungkan diri ke negeri sebelah sudah sangat keterlaluan dan provokatif. Hati-hati ini sudah bisa berpotensi masuk kategori makar," kata Sahroni.

Sebelumnya, Muhammad Adil menegaskan, DBH di tempatnya tak menurun, akibat minyaknya yang bertambah banyak.

"Bahkan hampir 8.000 barel per day. Untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai tiga kali menyurati ibu menteri untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar," kata dia seperti dikutip akun Youtube Diskominfotik Provinsi Riau.

Karena itu, dia mempertanyakan kenapa pembagiannya berkurang dan tak diberikan kepada Meranti.

"Kalau pusat tidak mau mengurusi kami, mengurusi Meranti, kasih kan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau bapak tak paham dengan omongan saya, atau perlu Meranti angkat senjata? Kan tak mungkin kan," kata Adil.

Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa dilaporkan telah ditangkap oleh Propam atas kasus narkoba. Kabar itu dibenarkan oleh Anggota Komisi Hukum DPR Ahmad Sahroni.