POJOKSATU.id, JAKARTA-  Pengamat politik Jamiluddin Ritonga turut mengomentari terkait dengan pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet soal penundaan Pemilu 2024.

Menurutnya, Bamsoet tidak seharusnya melontarkan pernyataan penundaan Pemilu 2024 di tengah publik.

Apalagi, politisi Partai Golkar itu mengetahui Undang-Undang (UU) sudah jelas melarang hal tersebut.

“Sebagai Ketua MPR, Bamsoet tahu persis konstitusi Indonesia melarang hal itu dan tidak seharusnya memainkan isu penundaan Pemilu 2024,” kata Jamiluddin kepada Pojoksatu.id, Sabtu (10/12/2022).

Begitu juga dengan pernyataan Bamsoet, lanjut Jamiluddin, jauh sebelumnya yang pernah ingin mengamandemen UUD 1945 secara terbatas.

“Kalau keinginan amandemen itu terjadi, ada kemungkinan motif tersembunyi untuk merevisi masa waktu presiden menjadi tiga periode dapat terwujud,” tuturnya.

BACA : Ketua MPR Kembali Mainkan Isu Penundaan Pemilu 2024, Pakar Politik Sebut Ada Manuver

Sementara itu, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Irwan Fecho mengaku curiga ada upaya sistematis untuk melanjutkan masa jabatan presiden.

“Ini jelas sekali sebagai upaya sistematis mengembalikan kekuasaan otoriter. Ini tentu terang-terangan mengkhianati konsensus reformasi,” ucap Irwan.

Irwan pun meminta pihak-pihak yang menggulirkan wacana tersebut menyetop niatan mereka. Apalagi hal tersebut sangat mencederai demokrasi Indonesia.

“Sebaiknya para penghamba kekuasaan menghentikan rencana jahat menggerogoti demokrasi Indonesia tercinta ini,” kata Irwan.

Selain itu, Anggota Komisi V DPR RI ini juga mengajak semua elemen bangsa mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir dengan mulus tanpa drama .

“Mari kita semua kawal Presiden Jokowi mengakhiri kekuasaan dengan soft landing dan meninggalkan legacy demokrasi yang baik dan diteladani pemimpin berikutnya,” ujar Irwan.

Sebelumnya, Bamsoet menyarankan semua pihak bisa memikirkan ulang penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan melihat potensi ketidakpastian sosial. (Mufit/Pojoksatu)