POJOKSATU.id, JAKARTA— Sejumlah guru yang tergabung dalam Perkumpulan Pendidik Indonesia meminta Ketua KPK Firli Bahuri, turun tangan mengusut tuntas dugaan permainan seputar pengangkatan guru honorer oleh pemerintah daerah.

Pasalnya, hingga saat ini masih banyak persoalan yang membuat nasib guru honorer tidak jelas, termasuk keberadaan 15.415 guru yang sudah lulus seleki PPPK 2021 namun belum juga diangkat pemda.

“Sampai sekarang belum ada kejelasan, kami kerja saja tapi tidak dapat gaji dan tunjangan,” kata Dudi Mulyana perwakilan guru honorer asal Indramayu, Sabtu (10/12/2022).

Berdasarkan informasi yang diterima, pemerintah pusat telat menerbitkan Nomor Induk PPPK serta anggaran untuk gaji guru honorer sudah ditransfer ke pemda.

Namun jawaban pusat dan pemda setempat berbeda-beda, bahkan ada yang beralasan dana belum diteransfer ke rekening pemda.

Karena itu, Dudi pun berharap KPK segera turun tangan menuntaskan permasalahan tersebut.

“Mohon Ketua KPK turun tangan, ini ada apa? Apa benar pemda belum terima dana?,” ungkapnya.

Guru honorer lain, Anwar Sanusi, berharap KPK mengawal kebijakan proses penerimaan dan pengangkatan guru PPPK karena hal itu menyangkut nasib ribuan guru yang telah lama mengabdi di seluruh pelosok Indonesia.

Di samping itu, sejumlah pihak juga menengarai adanya potensi permainan yang sangat rentan terjadi selama proses tersebut.

“Mohon KPK ini diusut, karena ini terjadi di banyak daerah, dan kami percaya dengan kerja KPK,” tandasnya.(firdausi/pojoksatu)