Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Khusnul Khotimah, menerima sejumlah keluhan warga saat melakukan reses di wilayah Tambaksari. Diantara keluhan itu adalah soal banyaknya aplikasi yang diciptakan Pemkot Surabaya hingga membuat warga bingung, dan bantuan wifi yang tak kunjung terealisasi.

Menurut Khusnul, tujuan diciptakannnya aplikasi adalah untuk mempermudah layanan kepada masyarakat. Namun ternyata, banyaknya inovasi aplikasi tersebut ternyata dianggap sebagian warga justru menciptakan tumpang tindih, antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya.

“Banyaknya aplikasi itu ternyata justru membuat bingung kader dan tokoh masyarakat. Mereka menganggap malah jadi tumpang tindih. Aplikasi itu tidak lagi memudahkan, tapi justru membingungkan,” kata Khusnul saat dihubungi, Kamis (24/2/2022).

Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya itu lantas mencontohkan, saat ini sudah ada aplikasi MBR, namun diaplikasi yang lain juga ada aplikasi yang sama. Seperti aplikasi e-Pemutakhiran Data dan diaplikasi Sayang Warga, kader juga diminta untuk mengisi data warga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah).

Keluhan lainnya yang diterima adalah bantuan komputer dan wifi. Bantuan ini sangat dinantikan karena untuk mempercepat pelaporan dan mendapatkan intervensi sebagaimana harapan Pemkot Surabaya. “Kader merasa beban kerjanya tidak seimbang dengan insentif yang diterimakan. Rata-rata insentif habis untuk beli kuota internet. Makanya mereka meminta agar mempercepat bantuan komputer dan wifi hingga tingkat RT,” kata ning Kaka sapaan akrabnya.

Untuk bantuan ini, Pemkot Surabaya memang sudah merencanakan akan memberikan bantuan berupa PC komputer, LCD proyektor, printer hingga jaringan wifi bagi kampung yang belum tersedia. Paket bantuan juga berupa fasilitas lainnya seperti terop, 20 set kursi lipat, dua meja dan sound system. Bantuan tersebut rencananya akan diberikan RW di Kota Pahlawan, dengan nilai bantuan mencapai Rp57,6 miliar.

“Mengingat bantuan-bantuan ini sangat dinantikan, saya mendorong agar Pemkot Surabaya bisa segera mempercepat bantuan ini. Jangan sampai insentif yang diberikan pemkot untuk para kader dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan, tapi habis untuk menunjang kinerjanya,” pungkasnya. [asg/suf]