Jakarta, CNBC Indonesia - Penerapan Multi Lane Free Flow atau transaksi pembayaran jalan tol tanpa harus membuka kaca kendaraan dikabarkan mendapat penolakan. Namun uji coba dipastikan tetap dilakukan pada tahun awal tahun depan.

Kabar penolakan itu mengemuka dalam rapat kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Komisi V DPR RI di ruang rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (28/11/2022). Turut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan ada penolakan dari Bank Indonesia dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terhadap rencana kebijakan itu.

"Ada penolakan dari BI. Seluruh asosiasi pengusaha tol menolak karena ada potential loss yang begitu besar. Saya dapat info dari BUJT, seluruh BUJT menolak pelaksanaan MLFF bahkan mereka meng-hire PWC (Price Waterhouse Cooper) bahwa ada potensi bahwa ada potential loss," ujarnya.

"Sehingga saya meminta agar pak menteri mengundang BUJT itu supaya sosialisasi dan mengajak keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) supaya tidak ada kerugian negara yang berujung pada permasalahan hukum," kata Andre.

Dia pun mengaku mendengar HIMBARA tidak mendukung kebijakan itu.

"Ini karena potential loss yang besar karena siapa yang bertanggung jawab," ujar Andre.

Andre menjelaskan potensial kerugian yang terjadi karena masih adanya kemungkinan kendaraan yang tidak tertangkap satelit ketika melewati gantry tol.

"ini pake satelit gak semua terkover. Nah yang loss itu siapa yang bertanggung jawab? Yang gak bayar itu siapa? Ini yang harus disosialisasikan dan dimatangkan," kata Andre.

Menanggapi hal itu, Basuki menegaskan tidak ada penolakan penerapan MLFF dari BI maupun Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Sehingga uji coba masih dilakukan sesuai rencana.

"Tidak ada penolakan dari BI itu tidak benar. BI memberi arahan tidak boleh eksklusif untuk MLFF, kita bekerja sama dengan Korlantas. Bakal ada tim Korlantas untuk mempelajari sistem, termasuk nantinya Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)," ujarnya.

Begitu juga dengan kabar penolakan dari BUJT. Meski diakui ada kekhawatiran terkait dana pengoperasian saat awal dana penjaminan pembayaran.

"Ini masuk di dalam materi RPP jalan tol yang sedang disiapkan," kata Basuki.

Saat dikonfirmasi, Basuki menyebut implementasi dari MLFF tetap dilakukan pada awal tahun depan pada ruas tol yang berada di DKI Jakarta.

"Iya Insya Allah, mungkin di DKI dulu," ujar Basuki.

Sebelumnya pemasangan gantry pertama MLFF telah dilakukan pada jalan tol Jagorawi KM 18+370 arah Ciawi pada Oktober lalu dan di ruas JORR S KM 33+635.

Gantry bekerja dengan cara mengidentifikasi seluruh kendaraan yang lewat. Secara otomatis memeriksa kendaraan terdaftar, sudah membayar dan kendaraan melakukan pelanggaran atau tidak.

-

-

[-]

-

Bayar Tol Tanpa Buka Kaca, Lebih Adil Tapi Gak Boleh HP Jadul
(miq/miq)