POJOKSATU.id, JAKARTA – Pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet terkait penundaan Pemilu 2024 dapat memicu kegaduhan di tengah publik.

Bahkan, pernyataan soal penundaan Pemilu 2024 tersebut bisa memecah persatuan anak bangsa.

Hal tersebut disampaikan oleh pakar politik dari Riset Indonesia Presedensial Study (IPS) Arman Salam.

“Menciderai nilai demokrasi serta berpotensi menciptakan kegaduhan yang dapat memecah belah bangsa,” kata Arman kepada Pojoksatu.id, Sabtu (10/12/2022).

Terkait dengan isu penundaan Pemilu 2024 itu, Arman mengaku curiga ada pihak sengaja memainkan manuvernya untuk kepentingan pribadi.

-

Isu Tunda Pilpres 2024 Dimainkan Ketua MPR Bamsoet, Demokrat Curiga Ada yang Ingin 3 Periode

“Jangan sampai kelompok zona nyaman terus melakukan manuver atas nama publik,” ucapnya.

Padahal, lanjut Arman, berdasarkan hasil survei yang mereka lakukan terkait penundaan Pemilu 2024, banyak publik yang menolak dengan wacana tersebut.

Arman mengatakan pihak yang memainkan isu penundaan Pemilu 2024 upaya untuk mencari celah memperpanjang masa jabatan presiden.

“Sebut saja orang yang masih mencari cari celah agar pemilu ditunda atau menambah masa jabatan presiden,” tururnya.

Isu Penundaan Pilpres 2024 Kembali Dimainkan Ketua MPR Bamsoet, Partai Demokrat Curiga Ada Ingin Memperpanjang Masa Jabatan Presiden

Sementara itu, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Irwan Fecho mengaku curiga ada upaya sistematis untuk melanjutkan masa jabatan presiden.

“Ini jelas sekali sebagai upaya sistematis mengembalikan kekuasaan otoriter. Ini tentu terang-terangan mengkhianati konsensus reformasi,” ucap Irwan.

Irwan pun meminta pihak-pihak yang menggulirkan wacana tersebut menyetop niatan mereka. Apalagi hal tersebut sangat mencederai demokrasi Indonesia.

“Sebaiknya para penghamba kekuasaan menghentikan rencana jahat menggerogoti demokrasi Indonesia tercinta ini,” kata Irwan.

Selain itu, Anggota Komisi V DPR RI ini juga mengajak semua elemen bangsa mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir dengan mulus tanpa drama .

“Mari kita semua kawal Presiden Jokowi mengakhiri kekuasaan dengan soft landing dan meninggalkan legacy demokrasi yang baik dan diteladani pemimpin berikutnya,” ujar Irwan.

Sebelumnya, Bamsoet menyarankan semua pihak bisa memikirkan ulang penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan melihat potensi ketidakpastian sosial. (mufit/pojoksatu)