Surabaya (beritajatim.com) Menjadi pimpinan yang amanah bukanlah suatu yang mudah, butuh dukungan dari berbagai kalangan untuk bisa mewujudkan sosok pimpinan yang menjadi harapan masyarakat. Hal inilah yang terus dilakukan duet kepemimpinan Bupati Blitar Hj Rini Syarifah dan Wakilnya H Rahmat Santoso SH.MH.

Tepat hari ini, 26 Pebruari 2022 adalah setahun masa bakti pasangan yang akrab disapa Mak Rini dan Mak De Rahmat. Keduanya terus bersemangat dan berupaya untuk memajukan Blitar.

Melalui dialog dan berdoa bersama puluhan elemen masyarakat adalah salah satu acara yang dipilih mak Rini dan Mak De Rahmat. Lewat acara ini, keduanya bisa menampung dan kemudian melaksanakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat secara luas.

Hadir mendampingi Wabup Rahmat, Dandim 0808/Blitar Letkol Inf Didin Nasrudin Darsono, Kapolres Blitar AKBP Adhitya Panji Anom, Kapolres Blitar Kota AKBP Argowiyono dan Kajari Blitar Erry Pudyanto.

Selain jajaran asisten dan kepala OPD yang hadir untuk menampung aspirasi dan menindaklanjuti untuk memberikan solusi, acara ini juga dihadiri puluhan elemen masyarakat, baik ormas, LSM dan berbagai organisasi di Kabupaten Blitar.

Dialog dengan berbagai elemen tersebut digelar guna menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat demi kemajuan Kabupaten Blitar. Beberapa ormas, LSM dan organisasi yang hadir di antaranya HMI, PMII, GMNI, IMM, KAHMI Pemuda Muhamadiyah, PemudaPancasila, Anshor, PCNU, GPI, KRPK, LPKPK, LMP, LMPI, Korapi, FBK, PPI.

Dalam dialog, berbagai masukan disampaikan oleh para undangan yang hadir. Salah satunya Yayasan Organisasi Lingkungan Hidup, Budi Sulistyo, yang menyampaikan mengenai perlunya dukungan pemkab untuk mencegah kerusakan hutan dan lingkungan.

Sementara dari LPKPK, Rofiq mengungkapkan saran agar peraturan mengenai rekruitmen perangkat desa diperbaiki, agar tidak terjadi gejolak. Adapun Fahrul dari KRPK menagih janji kampanye Mak Rini-Makdhe Rahmat mengenai pengelolaan tambang atau galian C, yang sampai sekarang belum ada perubahan dan PAD.

Sementara Ketua LSM GPI Blitar, Joko Prasetya menyampaikan masukan soal pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS), agar Pemkab Blitar mempersiapkan dampak sosialnya. Pasalnya, sebelumnya penduduk setempat hanya bertani, namun kini telah didatangi banyak pendatang karena adanya JLS. “Misalnya dibuat rest area dan pasar kecil yang dikelola oleh warga sekitar, untuk pemberdayaan meningkatkan perekonomian mereka,” ungkapnya.

Selain itu, Joko juga meminta penjelasan mengenai program pembangunan dan capaiannya, termasuk soal kerusakan infrastruktur jalan, yang sangat mengganggu masyarakat. “Selain itu, juga soal penataan personil dalam mutasi, juga harus sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikannya,” tandas Joko.

Senada, Forum Masyarakat Blitar Selatan, yang diwakili oleh Sutarto, mengeluhkan mengenai infrastruktur dan kerusakan hutan di Blitar Selatan. “Meskipun diperbaiki, tetap perlu ada penegakkan hukum agar kendaraan yang melewati sesuai tonase,” beber Sutarto.

Sedangkan Penggiat Literasi Blitar mengungkapkan, perlunya ada Graha Literasi di Kabupaten Blitar, karena Bung Karno tokoh intelektual, sehingga perlu adanya universitas di Kabupaten Blitar, selain perpustakaan.

Tidak mau ketinggalan APDESI, selain menyampaikan dukungan pada kepemimpinan Mak Rini-Makdhe Rahmat, pihaknya juga berharap agar kekurangan 90 mobil operasional desa bisa segera dipenuhi.

Mendapat beraneka pertanyaan, masukan dan permintaan dari berbagai elemen tersebut, Wabup Rahmat menjawab satu persatu dengan sabar dan penuh kepedulian.

Di awal sambutannya, Wabup Rahmat yang mewakili Bupati Rini yang berhalangan hadir, karena ada tugas keluar kota, menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak, sehingga bisa menjalankan tugas selama setahun terakhir.

“Dalam melaksanakan program pembangunan terus diupayakan bisa mencapai hasil maksimal, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 selama 2021,” ucap Wabup Rahmat.

Selanjutnya, ia menyampaikan, terkait kerusakan hutan dan lingkungan sudah berkoordinasi dengan Perhutani dan Polres Blitar, jadi proses sudah berjalan. Sementara mengenai tambang, saat ini sedang digodok aturannya. “Jangan sampai keluar aturan tambang, tapi hanya macan ompong karena penambangan sudah lama terjadi,” tuturnya.

Wabup Rahmat juga menegaskan siap hadir jika ada permasalahan di masyarakat. “Warga tidak perlu sungkan menghubunginya secara langsung,” ucapnya.

“Soal mutasi semuanya atas ijin dan persetujuan BKN, sementara soal kerusakan jalan ini sedang dipastikan mana jalan kabupaten dan mana jalan provinsi agar perbaikannya sesuai anggarannya,” tegas pria yang juga menjabat Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) ini.

Sementara terkait usulan Graha Literasi, Wabup Rahmat menyampaikan, Pemkab sudah menyiapkan konsep perpustakaan senilai Rp 10 miliar, tapi karena pandemi Covid-19 anggarannya terpangkas.

“Semoga bisa mendapat bantuan dari pusat, serta pemberdayaan warga desa juga sudah dilakukan melalui program One Village One Product (OVOP) oleh Mak Rini melalui kegiatan Sambang Desa,” pungkasnya. [uci/ted]