PIKIRAN RAKYAT - Ketua MPR, Bambang Soesatyo menyarankan agar pelaksanaan Pemilu 2024 dipikirkan ulang mengingat hal itu menyebabkan suhu politik di Indonesia memanas.

Dia menuturkan bahwa kontestasi politik nasional kerap membuat situasi memanas, baik sejak menjelang hingga selesainya penyelenggaraan.

"Kita sama-sama tahu dalam waktu dekat kita akan dihadapkan pada suatu agenda besar nasional, yaitu penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak," ucap Bambang Soesatyo dalam Proyeksi Ekonomi Politik Nasional, Catatan Akhir Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf 2022, Kamis, 8 Desember 2022.

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pascapenyelenggaraan pemilu," katanya menambahkan.

Baca Juga: Nyaris 30 Tahun Absen, Indonesia Bakal Gelar Bali International Airshow 2024

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu kemudian mengungkapkan alasan mengapa pelaksanaan Pemilu 2024 harus dipikirkan kembali.

Salah satunya adalah karena saat ini Indonesia masih menjalani proses pemulihan akibat Pandemi Covid-19.

"Pemerintah ini 2 tahun lalu telah kehilangan kesempatan untuk bergerak karena Covid 2 tahun, kemudian kita sama-sama tahu deras sekali pro kontra di masyarakat, ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali," tutur Bambang Soesatyo.

"Tentu kalau kita mengacu pada apa yang terjadi di Inggris ketika terjadi peralihan pergantian pimpinan nasional mereka, bukan perbaikan yang dicapai justru tren ekonominya merosot tajam," ujarnya.

"Sehingga hari ini mereka, Inggris, harus bersusah payah mereka free kembali untuk ekonomi yang sangat Terpukul akibat Ukraina dan Rusia," ucapnya menambahkan.

Baca Juga: Bawaslu Kaji Laporan Dugaan Pelanggaran Anies Baswedan dan NasDem Curi Start Kampanye Pemilu 2024

Bambang Soesatyo juga merespons hasil survei berbagai lembaga terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf Amin ini.

"Terkait dengan kepuasan publik atau masyarakat terhadap pemerintahan presiden Jokowi tentu tidak terlepas dari berbagai prestasi dan pencapaian yang dilakukan oleh kedua beliau, Baik Pak Jokowi maupun Pak Maruf Amin," ujarnya.

"Dan ini bagi saya bukan sesuatu yang mengherankan, artinya saya tidak terkejut dengan apa yang dihasilkan oleh Poltracking pada hari ini, rilis ini, karena sebelumnya juga Poltracking sudah menyampaikan kepuasan publik terhadap Pak Jokowi dan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin ini 67 persen, artinya hari ini terus meningkat," tuturnya.

"Begitu juga dengan LSI pada Oktober lalu juga Hasilnya cukup bagus 74,3 persen, begitu juga dengan Litbang Kompas, kepuasan terhadap Pak Jokowi dan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin ini 62,1 persen. Indikator politik juga menyampaikan angka yang kurang lebih sama 62,6 persen, kalau kita rata-rata kan itu masih di atas 70 persen," kata Bambang Soesatyo menambahkan.

Dia pun mempertanyakan apakah indeks kepuasan masyarakat tersebut berkolerasi dengan keinginan publik terkait kepemimpinan Jokowi.

Baca Juga: Gedung Sentra Mulia Kemenkumham Terbakar, Korsleting Listrik Diduga Jadi Penyebab

"Pertanyaan pentingnya bagi saya itu adalah bukan bukan soal puas tidak puasnya publik tapi apakah ini berkolerasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua," ucap Bambang Soesatyo.

"Jadi capaian-capaian pemerintahan ini, kita sudah lihat dengan jelas dan ini adalah sesuatu yang menurut saya masyarakat tidak tidak terlampau terkejut karena pencapaian sukses Jokowi menghadapi Covid, diselesaikan dengan sangat baik dan diakui oleh dunia," ujarnya.

"Kemudian G20 kemarin juga terlaksana dengan baik, berbagai kebijakan ekonomi dan kebijakan lain juga baik sehingga kita masih mampu bertahan di pertumbuhan 5 persen. kemudian sangat tanggap terhadap berbagai persoalan terjadi gempa bumi dan bencana, beliau langsung turun ke jalan. Artinya Jokowi dalam penilaian saya memiliki sign of crisis yang sangat tinggi dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang lain," tuturnya menambahkan.

Menurut Bambang Soesatyo, hal-hal itulah yang harus dihitung terkait menentukan apakah Pemilu 2024 harus dilaksanakan tepat waktu atau tidak.

"Nah ini juga harus dihitung betul apakah momentumnya (Pemilu 2024) tepat dalam era kita setengah berupaya untuk melakukan recovery bersama terhadap situasi ini, dan antisipasi adaptasi dan ancaman Global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Poltracking Indonesia, Jumat, 9 Desember 2022.***