JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui akan mendalami adanya laporan terkait dugaan mafia tambang di Kabupaten Bintan, Provinsi Riau. KPK sebelumnya menerima laporan terkait dugaan penyelewengan anggaran Dana Jaminan Pengembalian Lingkungan (DJPL) di Kepulauan Riau.

“Kami tindaklanjuti dengan verifikasi dan telaah lebih dahulu untuk memastikan terpenuhinya syarat sebuah laporan dugaan korupsi,” kata juru bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (9/12).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan, setiap laporan yang diterima dari masyarakat akan ditelaah dan ditindaklanjuti. Namun, tentunya harus berdasarkan data yang kuat.

“Kami pastikan KPK juga lakukan pengayaan informasi dan data atas laporan dimaksud,” tegas Ali.

Sebelumnya, warga Batam Syahrial Lubis melaporkan dugaan mafia tambang di di Kabupaten Bintan, Provinsi Riau. Dia menduga, ada kasus-kasus di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, terutama di Kabupaten Bintan terkait kasus pertambangan.

“Melapor ke KPK agar bisa masalah ini diproses, notabene korupsinya ratusan miliar,” ucap Syahrial di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (8/12) kemarin.

Dalam kesempatan yang sama, pengacara pelapor Ahmad Hambali mengharapkan, KPK menindaklanjuti laporannya. Bahkan diduga ada keterlibatan Gubernur Kepri Ansar Ahmad terkait dugaan korupsi dana DJPL.

“Ada laporan hasil BPK itu sekitar Rp 132 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sampai sekarang. Kami duga raib, karena faktanya sampai saat ini hasil eksplorasi berupa tambang itu masih tidak direklamasi,” ucap Hambali.

Hambali memastikan, pihaknya melampirkan berbagai dokumen, di antaranya hasil temuan penyelewengan anggaran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan video tambang reklamasi.

“Penyimpangan penggunaan anggaran, DJPL, dananya sudah ada, lingkungannya masih seperti kubangan danau gitu, seharusnya sudah kembali kepada semula,” pungkasnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Muhammad Ridwan