Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menyebut kepemimpinan Heru Budi Hartono di DKI Jakarta menjadi bukti bahwa demokrasi Indonesia telah berada di ujung tanduk.

"Kehidupan di DKI Jakarta mengalami suatu penurunan ya. Bisa dikatakan demokrasi kita ini berada di ujung tanduk," kata Achmad, dikutip dari video yang diunggah pada kanal Youtube pribadinya, Jumat (9/12/2022).

Dia mengungkit kembali soal Indonesia yang telah berupaya keluar dari kungkungan rezim otoriter pada era orde baru. Reformasi yang dilakukan pada 1998 memperjuangkan model kepemimpinan yang lebih demokratis, yang diyakini lebih sesuai dengan nilai-nilai Indonesia.

Baca Juga: Heru Budi Adakan Lagi Acara Tahun Baru Besar-besaran di Jakarta, Pengamat: Aneh Kalau Dilarang, Kemarin Relawan Jokowi...

"Di mana masing-masing orang punya kesempatan untuk menyalurkan kreativitas secara bebas tanpa dikungkung oleh satu alat kekuasaan. Ternyata sejak adanya pejabat kepala daerah ini [Heru Budi Hartono], sejak saat itulah demokrasi kita dirampas," jelas dia.

Pasalnya, Heru Budi Hartono ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta tanpa melalui pemilihan langsung dari masayrakat. Hal ini mengindikasikan hak rakyat memilih pemimpin telah dirampas.

"Jadi, pemimpin-pemimpin kepada daerah saat ini adalah bukan pilihan rakyat, tetapi pilihan dari penguasa, dalam hal ini adalah pilihan dari pemerintah pusat yang meliputi presiden, menteri, dan lain sebagainya," ujar Achmad.

Pada dasarnya, lanjut dia, Indonesia memiliki Pilkada yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih kepala daerah. Namun, kebijakan pemerintah mengundur Pilkada untuk dilaksanakan secara serentak pada 2024 mendatang.

"Itu secara substansi, hakikatnya merapas demokrasi," pungkas dia.

Baca Juga: Asal Muasal Presidential Threshold 20 Persen Gegara Kemenangan SBY di Pilpres 2004, Ini Nih Biang Keroknya