Lembaga deCENTER yang merupkan komunitas warga desa terus bertekad untuk turut membantu program pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat desa. Langkah ini dilakukan melalui peran pihak swasta.

Karena selama ini, dalam setiap pembangunan apa pun desa selalu menjadi objek. Sehingga cenderung statis lantaran tak mau melibatkan masyarakat desanya, bahkan dalam kancah politik praktis pun masyarakat desa hanya dilibatkkan sebagai lumbung suara semata.

“Makanya tatkala potensi Sumber Daya Alam (SDA) belum ada keadilan dan masih ada ketimpangan, serta sebagian besar masih dikuasai oleh oligarki, membuat desa sendiri tak berdaya dan warga desa semakin termarjinalkan,” jelas Ketua deCENTER, Samsul Hadi saat memberikan sambutan dalam peluncuran Lembaga Ekonomi Swasta Indonesia (LESI), di kantor deCENTER, di bilangan Blok M, Jakarta, Kamis (8/12/2022).

Baca Juga: Tekanan Ekonomi Global ke Indonesia Tidak akan Berdampak Besar

Hingga kini, jumlah desa di seluruh Indonesia ada sekitar 74.957 dan 8.974 kelurahan. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal dan mencari nafkah di desa. Tak aneh jika persoalan kesejahteraan terjadi di sana, mulai dari isu persoalan kemiskinan, pendidikan hingga keterbelakangan. 

Dan faktanya, sejak Indonesia merdeka, masyarakat desa selalu kalah dengan masyarakat perkotaan dalam hal peran serta pembangunan, ketimpangan sosial ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan serta ketidakadilan. 

“Dan selama ini, deCENTER sudah hadir untuk membantu mengatasi persoalan di desa,” sambung Samsul, yang juga sebagai Ketua Lembaga Kajian Nawacita (LKN) itu.

Lebih lanjut ditegaskannya, persoalan mendasar desa adalah tidak pernah memenangkan dirinya sendiri. Statusnya selalu terbelakang dan kurang maju. Padahal desa adalah sebuah kekuatan besar dengan jumlah penduduk Indonesia terbesar berada di desa.

Selain itu profesi mayoritas penduduk Indonesia seperti petani, nelayan, pekebun, peternak juga tersebar di desa. Namun sayanganya, desa hanya dijadikan alat sebagai ladang pendulang suara dalam kontestasi politik, baik itu Pilpres, Pilkada, bahkan Pilkades sendiri.

Baca Juga: Program Pengembangan dan Inkubasi Koperasi UMKM Belum Menyentuh Sampai Pelosok Desa

Untuk turut mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut, maka peran swasta pun harus dilibatkan. Sebab selama ini anggaran pemerintah baik itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat terbatas, sehingga dana-dana swasta ini sangat diperlukan agar bisa bergulir di tengah-tengah masyarakat.

Terlebih, kata Samsul, langkah ini pun selaras dengan Visi-Misi deCENTER. Visi deCENTER yaitu Desa adalah Kita. Sedangkan misinya adalah mewujudkan tata kehidupan yang produktif dengan memberdayakan masyarakat agar mendapatkan lapangan kerja. 

“deCENTER itu merupakan wadah perjuangan komunitas warga desa untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang lebih baik adalah Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, demokratis, dan humanis,” tandasnya.

Baca Juga: Gus Halim: Pendampingan Desa Harus Adopsi Sistem Digital

Namun begitu, hal ini dirasa belum cukup. Perlu langkah dan aksi nyata yang lebih konkret lagi. “Makanya, atas dasar itu, sejumlah individu di sini yang memiliki perhatian lebih terhadap warga desa berkeputusan untuk membentuk satu wadah komunitas untuk warga desa se-Nusantara dengan membentuk Lembaga Ekonomi Swasta Indonesia. LESI ini menjadi pusat kegiatan warga desa di seluruh Nusantara berbasis digital. Tujuannya ingin memenangkan perjuangan warga desa untuk Indonesia,” beber Samsul.

Dalam prakteknya, LESI sendiri nantinya akan memiliki sebuah portal atau aplikasi yang bisa diakses di seluruh masyarat desa berdasar wilayahnya, dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan desa. Melalui satu website yang terkoneksi dengan data kependukukan itu, semua masyarakat bisa menawarkan program pemberdayaan ekonomi sesuai kebutuhan mereka.

Setelah dikaji layak, LESI akan memberikan pinjaman atau bahkan sumbangan ke masyarakat untuk bisa dijadikan sebagai modal usaha di daerah tersebut. “LESI juga nantinya bisa memberikan pelatihan, pendampingan, dan terus melakukan pengawasan agar dana itu bisa digunakan sebaik mungkin,” ujar dia.

Namun begitu, Samsul sendiri menggarisbawahi, dalam prakteknya nanti, LESI tetap berpatokan kepada segala aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahkan juga sesuai aturan-aturan global. Hal ini perlu diikuti, lantaran nantinya tidak menutup kemungkinan para funder LESI sendiri merupakan lembaga keuangan atau investor global.

Salah satu Tim Manajemen LESI, Rhonald membeberkan, selain melakukan pinjaman atau sumbangan, aplikasi atau website LESI juga bisa berperan sebagai marketplace. Sehingga di sana akan ada ruang pertemuan antara penjual dan pembeli.

“Misalkan, ada masyarakat yang memiliki usaha peternak kambing atau sapi yang mau memasarkan hasil produksinya, LESI bisa memfasilitasi dan dipertemukan dengan buyer-nya. Dan itu semua lewat satu website. Karena website LESI tekoneksi dengan website komunitas lain, seperti komunitas peternak, petani, pekebun, dan profesi di desa lainnya,” jelas Ronald.

Adapun terkait sistem yang mengelola dana dan menyalurkannya ke masyarakat, mereka menyebutnya sebagai Bank Equity Digital. “Dana yang dikelola dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat adalah dana swasta. Dan warga desa tinggal mengajukan programnya dan kita sediakan dananya,” tutup Ronald. (*)

Baca Juga: Waduh! Berniat Usulkan Ganjar, Politikus PDIP Ini Minta PAN Berhati-hati