Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan kasus rasuah berdampak masif pada publik. Lembaga Antikorupsi menyinggung kasus pemberian izin ekspor minyak sawit atau crude palm oil (CPO) oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang berdampak pada kelangkaan minyak goreng (migor).
 
"Belajar dari kasus korupsi minyak goreng misalnya, yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung hanya empat orang. Namun, yang terdampak kenaikan hingga kelangkaan minyak goreng adalah seluruh masyarakat Indonesia," kata Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 9 Desember 2022.
 
Wawan mengatakan belajar dari kasus tersebut, perlunya peran serta masyarakat berantas dalam memberantas korupsi. Laporan mengenai dugaan rasuah dan semangat memberantas korupsi di masyarakat dibutuhkan.

-?

- - - -
"Oleh sebab itu, KPK berantas korupsi tidak bisa sendiri, kehadiran bapak-ibu, secara sadar, itu kontribusi terbesar untuk berantas korupsi di Indonesia," ucap Wawan.
 
Meningkatkan semangat antikorupsi, KPK menggelar Aksi Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (TAPAKSIAPI) 2022. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberdayakan dan meneguhkan semangat 2.665 Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan 330 Ahli Pembangun Integritas (API) dari seluruh Indonesia.
 
PAKSI dan API, kata Wawan, merupakan bentuk pelibatan masyarakat dalam memberantas korupsi. Sebab, KPK tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi sendirian meski sudah menggunakan trisula pemberantasan korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
 
“Tiga pendekatan ini tidak akan efektif tanpa melibatkan masyarakat. KPK hanya ada 1.600 orang dan hanya ada di Jakarta, tidak mungkin kita berantas korupsi sampai ke daerah-daerah. Makanya, PAKSI dan API ini bentuk konkret dari peran serta masyarakat untuk membangun Indonesia yang bersih dari korupsi,” ujar Wawan.
 

(ADN)