FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi inflasi yang terus menurun. Pasalnya, inflasi pada 3 bulan yang lalu berada di angka 5,9 dan berhasil turun ke 5,7 hingga ke 5,4.

Capaian ini menunjukkan adanya progres dari perintah belanja yang dilakukan oleh kepala daerah. Dia meyakini hal tersebut bisa lebih baik saat Menteri Dalam Negeri kembali memberikan perintah.

Melalui sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, yang dugelar Selasa (6/12/2022) lalu. Presiden RI, Joko Widodo mengatakan hal tersebut kelihatan sekali inflasi dari tiga bulan yang lalu 5,9 (persen), lari turun ke 5,7 (persen), lari turun ke 5,4

"Ini artinya daerah sudah melakukan tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi," ujarnya.

Jokowi melanjutkan, jika kepala daerah bisa lebih berperan terhadap pengendalian inflasi melalui kegiatan belanja. Untuk itu, ia memerintahkan Mendagri Tito Karnavian untuk memberikan peringatan kepada daerah-daerah yang belum melakukan pengendalian inflasi.

"Saya minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk terus menyampaikan kepada kepala daerah dalam pengendalian inflasi. Ini sudah dilakukan tapi ada beberapa daerah yang belum memberikan peringatan dan ini kelihatan sekali," jelasnya.

Sebelumnya, dalam Rakor Pengendalian Inflasi yang berlangsung pada Senin (5/12/2022), Mendagri memperingatkan ada beberapa Kepala Daerah yang belum menyikapi terkait inflasi ini.

Tito mencatat, ada 52 daerah ada yang belum melakukan enam langkah konkret pengendalian inflasi yang diarahkan Kemendagri.

"Masih ada 52 daerah yang belum melakukan sama sekali, mudah-mudahan data saya yang salah," ujar Tito.

Mantan Kapolri ini mengurai, enam langkah konkret pengendalian inflasi di antaranya melaksanakan operasi pasar murah, sidak ke pasar dan ke distributor agar tidak ada penimbunan barang, kerja sama dengan daerah lain penghasil komoditi, mendorong masyarakat melakukan gerakan menanam.

Selain itu, merealisasikan penggunaan dana belanja tidak terduga (BTT), serta memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat menggunakan dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) dari Kemenkeu.

Menurutnya, enam langkah konkret itulah yang harus dilakukan Pemda agar tingkat inflasinya terkendali.