Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, disarankan melaporkan nama-nama "orang besar" yang diduga melindungi penambangan liar di wilayahnya. Apalagi, keduanya merupakan kepala daerah dan memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban.

"Bila perlu melaporkan nama-nama tersebut langsung ke Presiden Joko Widodo supaya Presiden dapat memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk ikut menertibkan aksi backing oleh orang besar ini," ujar anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, kepada Alinea.id, Kamis (8/12).

Menurutnya, pelindung penambangan liar merupakan isu sederhana dan dapat dengan mudah diselesaikan. Pangkalnya, pemerintah daerah (pemda) dan pusat sudah diatur kewenangannya masing-masing. "Tinggal dijalankan."

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, sudah selayaknya pemda melaporkan oknum aparat atau pejabat yang melindungi penambangan liar. "Bukan malah sekadar mengumbar isu di media, tapi tidak menyelesaikan masalah," tegasnya.

Mulyanto juga meminta pemda meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menertibkan penambangan liar. Jika menemukan kendala atau hambatan dalam prosesnya, pemda diminta tidak sungkan menempuh jalur hukum.

"Bukan malah membiarkan oknum-oknum pejabat yang menjadi backing leluasa melancarkan aksinya," katanya.

Di sisi lain, Mulyanto menilai, pemerintah pusat juga mestinya segera mengatasi masalah ini, termasuk soal tambang liar di Kalimantan Timur (Kaltim). Pangkalnya, ada perlindungan tersebut menjadi preseden buruk hubungan pusat-daerah selain bocornya penerimaan negara.

"Kekayaan alam Indonesia, yang semestinya dapat memakmurkan, terkesan hanya menjadi bancakan oknum. Ini tidak sehat secara ekonomi dan politik," ucapnya.