Kamis, 08 Desember 2022 – 11:33 WIB

Pengurus BKH PGRI saat beraudiensi dengan Komisi V DPRD Riau. Mereka mendesak seluruh guru honorer bisa menjadi PPPK pada 2023. Foto dok.BKH PGRI Riau for JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Badan Khusus Honorer (BKH) PGRI Provinsi Riau mengajukan delapan tuntutan terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tuntutan tersebut disampaikan BKH PGRI saat beraudiensi dengan Komisi V DPRD Riau pada Rabu (7/12).

Di depan Ketua Komisi V Robin Hutagalung, wakil ketua dan sejumlah anggota DPRD Riau, BKH PGRI menyampaikan aspirasi seluruh honorer di Riau.

Ketua BKH PGRI Eko Wibowo saat mengatakan seharusnya kepala Dinas Pendidikan dan BKD Riau hadir dalam audiensi tersebut, tetapi karena tugas luar kota sehingga audiensi dijadwal ulang.

"Insyaallah Senin, 12 Desember audiensinya,'" ujarnya.

Adapun tuntutan guru honorer Provinsi Riau :

1. Memprioritaskan pengangkatan ASN PPPK 2023 bagi guru honorer yang tidak bisa resume pendaftaran di SSCASN 2022. Penyebabnya antara lain salah upload, ijazah tidak linier, dan tidak formasi sekolah induk.

2. Memprioritaskan guru wilayah 3T (terluar, tertinggal, terdepan) Kabupaten Meranti dan Kabupaten Inhil.

Guru Honorer mengajukan delapan tuntunan soal PPPK yang disuarakan BKH PGRI. Upaya tersebut didukung para wakil rakyat.

-