Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas curhat mengenai berbagai dilema birokrasi di Indonesia. Ia mengatakan masih banyak kecurangan dalam birokrasi Indonesia yang perlu dibenahi, mulai dari politisasi hingga praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Permasalahan negara yang semakin kompleks dan tidak pasti, termasuk politisasi aparatur sipil negara (ASN), KKN, dan masalah kecurangan lainnya, ini yang terus kita benahi ke depan," ungkapnya dalam Forum Konsultasi Publik "Refleksi Membangun Sistem Merit", Senin (28/11/2022).

-

-

Anas juga mengungkapkan perubahan lingkungan yang cepat dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, menjadi dilema pemerintah dalam mewujudkan birokrasi berstandar dunia.

"Dalam mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia, kita masih menghadapi dilema-dilema, perubahan lingkungan yang semakin cepat dan mendadak, tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang," jelasnya.

Reformasi birokrasi, menurut Azwar, merupakan strategi yang digunakan pemerintah untuk membereskan permasalahan ini dan mempercepat capaian birokrasi.

Dikutip dari website resmi Kemen PANRB, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.

Dengan adanya reformasi birokrasi, diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam pemerintah melalui penataan ulang dan pembaharuan sistem penyelenggaraan pemerintah agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

"Salah satu strategi untuk mempercepat dampak dan hasil capaian birokrasi adalah melalui reformasi birokrasi, utamanya menyelesaikan permasalahan-permasalahan tata kelola terkait program prioritas Pak Presiden," tambahnya.

-