Jakarta, Gatra.com - Indonesia sebentar lagi akan menghadapi tahun politik pada 2024. Politik uang masih menjadi salah satu persoalan yang sulit hilang. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi salam negeri, setidaknya ada empat faktor yang diungkap pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ray Rangkuti untuk menghilangkan politik uang.

“Empat faktor ini, pertama sistem, kedua penegakan hukum, ketiga kesejahteraan dan keempat faktor budaya, cara pandang terhadap demokrasi,” beber Ray dalam keterangan yang diterima, Selasa malam (6/12/2022).

Menurut Ray, ketika berbicara tentang kesejahteraan rakyat, adalah satu faktor yang kemudian akan membuat masyarakat tidak lagi mengharapkan uang dari politik. “Tetapi harus muncul kesadaran bahwa politik uang berbahaya bagi demokrasi,” ujarnya.

Bagi Ray, bahwa kesejahteraan itu bagian penting dari pesta demokrasi. Dan program-program yang membawa kesejahteraan kemudian semestinya diusung oleh masing-masing partai. Apalagi jika berbicara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terbentuk lebih awal daripada koalisi lain.

“Yang perlu ditanyakan, apakah jalan menuju ke situ (kesejahteraan) akan mengikuti apa yang telah dicapai Golkar bersama Jokowi, atau Golkar punya cara lain. Itu yang belum disebut Pak Airlangga,” jelas Ray yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) itu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai pernyataan pemilu untuk kesejahteraan jangka panjang memang bagus, namun untuk mencapainya tidak mudah direalisasikan.

"Artinya kalau perspektif Pak Airlangga atau Golkar ini kesejahteraan jangka panjang, itu bagus. Visi jangka panjang yang bagus. Tetapi pada saat yang sama agak sulit tercapai," terangnya.

Ujang mengungkapkan kesejahteraan adalah tujuan penting dari demokrasi. Sayangnya, soal kesejahteraan masih menjadi persoalan di Indonesia hal itu bisa dilihat dari banyaknya warga miskin yang berhak menerima bantuan sosial (bansos). Belum lagi soal korupsi. "Itu sebuah realita yang sulit dibantah," tandasnya.

Menurutnya, Indonesia patut untuk membangun ekonomi Pancasila yang mandiri, tidak impor, dan menyetop hutang. "Karena kalau kita hutang, kedaulatan kita hilang. Korupsi juga harus dihabisi karena itu uang rakyat yang dimaling," sambungnya.

Selain itu, persoalan politik uang juga masih terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Hal itu menjadikan konsep pemilu membawa kesejahteraan semakin sulit dilaksanakan.

"Itu juga indikator bahwa kita belum siap sejahtera, bahwa kita melaksanakan pemilu dengan penuh kecurangan dan money politik," tambahnya.

Meski demikian, Ujang mengungkapkan konsep pemilu membawa kesejahteraan memang harus diapresiasi dan didukung oleh semua pihak. "Konsep kesejahteraan harus kita dukung, harus kita apresiasi, tapi sulit untuk direalisasikan selama persoalan itu masih ada," pungkasnya.

59