Jember (beritajatim.com) – Ada dua hal yang menjadi kendala pasangan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman dalam memimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur, yakni pandemi Covid-19 dan penataan birokrasi.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menilai, banyak langkah yang hendak dilaksanakan duet Hendy-Firjaun dalam mewujudkan visi, misi, dan janji kampanye. “Kalau boleh dianggap halangan, meskipun ini di seluruh Indonesia sama, yang banyak menghambat adalah pandemi,” katanya, Senin (28/2/2022).

Itqon menyebut beban pandemi menyita separuh pikiran dan waktu duet Hendy-Firjaun. “Bupati ini punya semangat mencanangkan sekian program, tapi terhalang kondisi pandemi. Terutama kegiatan-kegiatan yang menuntut partisipasi publik, mengundang banyak orang, tidak bisa dilakukan sampai sekarang. Padahal ini sangat penting, supaya masyarakat tahu, bahwa bupati sudah berbuat ini dan itu,” katanya.

“Kedua, soal pengisian sumber daya manusia, posisi pejabat. Terlebih ada berapa pejabat yang pensiun. Lebih banyak lagi pejabat yang tahun ini pensiun. Bupati harus mengisi itu. Sementara sejauh ini kenaikan pangkat mereka, proses di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) stagnan dan tak pernah diurus. Tahun ini memang berat pengisian pejabat. Tapi saya yakin dengan komunikasi yang baik, dengan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), Kemendagri, dan gubernur Jatim, insya Allah bisa diatasi sedikit demi sedikit,” kata Itqon.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Jember Ahmad Halim sepakat jika dikatakan pandemi menjadi kendala kepemimpinan Hendy-Firjaun pada tahun pertama. “Situasi pandemi Covid menyita aktu, tenaga, pikiran, dan bahkan pembangunan agak tersendat,” katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Jember Madini Farouq berpendapat, beban terberat duet itu adalah menyelesaikan sisa persoalan era bupati sebelumnya. “Misalnya masalah terlambatnya pembayaran pekerjaan wastafel. Situasi pademi menyebabkan mereka masih harus berfokus pada penanganan pandemi dengan melakukan vaksinasi dan normalisasi kehidupan ekonomi masyaraka,” katanya.

Halim mengatakan, ketiadaan APBD 2021 saat Hendy-Firjaun dilantik menjadi beban terberat untuk diatasi. Terlebih lagi, menurutnya, mereka harus menanamkan kepercayaan pada kalangan birokrasi. “Tapi saya melihat apa yang sudah dilakukan mereka berdua sudah tampak,” katanya.

Hendy-Firjaun dilantik menjadi bupati dan wakil bupati pada 26 Februari 2021. Mereka terpilih menjadi bupati dan wakil bupati setelah memenangi pilkada dengan mendapat dukungan 489.794 suara (46,60 persen) dari masyarakat. [wir/kun]