JAKARTA, JITUNEWS.COM- Isu pemutusan anak cucu perusahaan Badan Milik Usaha Negara (BUMN) memantik beragam pertanyaan dari sejumlah anggota Komisi VI DPR RI.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta Menteri BUMN Erick Thohir memberikan klarifikasi terkait kabar atau rencana pembubaran ratusan anak dan cucu usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah beredar di tengah masyarakat.

Menurutnya, klarifikasi diperlukan agar tidak terjadi simpang siur di tengah masyarakat akan kebenaran rumor tersebut.

Minta Kebijakan ATM Link Berbayar Dikaji Ulang, Syarief Hasan: Akan Makin Menyulitkan Masyarakat

"Saya tidak tahu apa betul atau tidak berita yang beredar pak menteri bahwa ada 600 anak cucu usaha BUMN yang akan dibubarkan. Sejauh informasi yang saya dapat saat ini saja sudah ada 173 anak cucu usaha BUMN yang sudah ditutup dan sekitar 427 lagi yang isunya menunggu untuk ditutup," ujar Darmadi Durianto saat rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan jajarannya, Senin (05/12/2022).

Tak hanya itu, Darmadi juga meminta agar menteri BUMN memberikan peta jalan (roadmap) dibalik rencana pembubaran ratusan anak cucu usaha BUMN jika memang mau dijalankan.

"Kami minta roadmapnya seperti apa karena ini cukup besar dilihat dari sisi resikonya. Apalagi 2023 sudah masuk tahun politik tentu jangan sampai rencana ini yang belum tentu kebenarannya digoreng sedemikian rupa oleh lawan-lawan politik pak menteri. Apalagi pak menteri mau jadi cawapres. Tentu aspek politis, nasib karyawan juga mesti jadi pertimbangan dibalik rencana penutupan ini," kata dia.

Tak hanya itu, Darmadi juga berharap, jika memang rencana itu akan dijalankan, pihaknya meminta agar hal tersebut dibicarakan atau didiskusikan terlebih dahulu dengan DPR.

"Kami minta jika memang benar adanya rencana penutupan ini, maka kami minta agar hal itu dibahas bersama DPR (Komisi VI). Peta jalannya seperti apa sih rencana penutupannya karena kalau ratusan anak cucu usaha BUMN dianggap korupsi semua tentu harus diungkit dan kita dukung. Begitu banyak nanti kasus yang akan muncul," kata dia.

"Nah hal semacam inilah perlu dijelaskan, jadi kami minta konfirmasi dari pak menteri. Saya tidak tahu ini hoaks atau gak tapi saya butuh konfirmasi tersebut," imbuhnya.

Terakhir, Darmadi menekankan agar Menteri BUMN sebelum mengambil langkah kebijakan tersebut untuk melakukan refleksi mendalam di tengah tahun politik seperti saat ini.

"Konsep Berdikari yang digagas Bung Karno juga kan lahir di tengah perenungan yang mendalam tentang pentingnya kedaulatan ekonomi rakyat. Nah, apakah keputusan pak menteri nanti misalnya menutup ratusan perusahaan (anak cucu BUMN) tempat bergantungnya rakyat mencari nafkah relevan dengan apa yang dicita-citakan Bung Karno? Ini yang harus jadi bahan renungan mendalam menteri BUMN," pungkasnya.