Bahkan mantan Sekretaris BUMN, M Said Didu menganalogikan ambisi pemerintah itu harus menjual negara.

Said Didu mengatakan, sesuai dengan hipotesa awal bahwa IKN akan dimiliki oleh swasta, dan pemerintah Indonesia akan menyewa.

"Pemerintah sekarang sudah menunjukkan bahwa betul-betul sudah tidak mampu membiayai pembangunan IKN, sehingga harus menjual 'negara' demi terwujudnya keinginan untuk memindahkan Ibukota," ujar Said seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL di kanal YouTube MSD, Selasa (6/12).

Di mata Said Didu, pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo sudah kehilangan akal karena berani mengubah aturan-aturan demi investor.

"Otoritas sekarang itu sudah bagaikan developer IKN, dan pemerintah adalah pemilik perusahaan itu sendiri. Konsep pembangunan Ibukota baru sudah begitu," kata Said.

Said pun menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan soal oversubscribe. Menurut Said, yang dimaksud oversubscribe adalah kelebihan penawaran terhadap sesuatu barang yang ditawarkan.

"Presiden sudah menawarkan IKN tanpa rakyat tahu apa yang ditawarkan, kerugian negara yang terjadi seperti apa, persetujuan DPR seperti apa. Ini pelanggaran yang sangat nyata karena sudah menyatakan oversubscribe. Artinya pemerintah sedang menjual," jelas Said.

Jika hal ini dibiarkan terus maka akan bahaya bagi keberlangsungan negara. Karena, bukan tidak mungkin daerah-daerah lain juga akan "dijual".

"Pernyataan Bapak Presiden bahwa daerah inti Ibukota Negara baru sudah oversubscribe adalah pernyataan kepala negara yang sedang menjual negara tanpa rakyat tahu. Ini sangat berbahaya," tegas Said.