FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Survei teranyar Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut mayoritas masyarakat menolak penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, jika tetap dilakukan hal tersebut bisa diartikan sebagai kudeta.

“Penundaan pemilu dan pilpres berarti sama dengan kudeta, yaitu merebut kekuasaan pemerintah tanpa legitimasi rakyat,” ungkapnya dikutip dari cuitannya di Twitter, Selasa (6/12/2022).

Anthony Budiawan bilang, penolakan masyarakat, jika ditinjau dari survei tersebut sangat tegas.

“Penolakan masyarakat atas penundaan pemilu dan pilpres ini sangat tegas. Sehingga, kalau dipaksakan, pemerintah pasca 2024 tidak mempunyai legitimasi sama sekali,” terangnya.

Sejak wacana penundaan pemilu dan pilpres digulirkan sekitar Februari 2022, Anthony Budiawan menyebut rakyat dengan tegas menolak, dengan alasan apapun, yakni dengan alasan Covid: 78,9%; Ekonomi: 79,8%; IKN: 78,5%.

Diketahui, survei SMRC menggunakan Margin of error dengan ukuran sampel diperkirakan sebesar ± 3,12% pada tingkat kepercayaan 95%.

Survei itu dilakukan pada 13-20 Maret 2022 dengan melibatkan 1.220 responden usia 17 tahun atau lebih atau yang sudah menikah ketika survei dilakukan. Pemilihan responden dilakukan secara acak atau multistage random sampling di 34 provinsi.
(Arya/Fajar)