Atas dasar itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai wajar apabila PDIP masih mempertimbangkan untuk mengusung Ganjar sebagai capres pada Pemilu 2024.

Alih-alih mengupayakan kenaikan upah untuk peningkatan kesejahteraan pekerja, Ganjar malah gemar pencitraan di media sosial (medsos).

“Kinerja yang buruk itu bisa menjadi bukti mengapa PDIP juga tidak leluasa mendukung Ganjar menuju Pilpres,” kata Dedi Kurnia saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Selasa (6/12).

Menurut pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, PDIP diyakini akan selalu mempertimbangkan kualitas kader. Apalagi untuk diusung sebagai capres pada Pemilu 2024 nanti.

“PDIP masih menjaga marwah dengan melihat kinerja kader,” tuturnya.

Dedi menilai, Ganjar terlalu dimanjakan dengan elektabilitas dan popularitas, sehingga abai dengan kinerjanya di Jateng yang masih buruk. Pasalnya, Jateng yang juga menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi ini terasa tidak rasional. Mengingat Ganjar ada di pusat kekuasaan, Pulau Jawa.

“Kini, kembali terbukti dengan produktivitas pekerjanya yang rupanya justru berupah terendah? Situasi ini jelas menunjukkan Ganjar sama sekali tidak bekerja, ia membiarkan Jateng terbangun dengan sendirinya,” paparnya.

“Itulah sebab mengapa ada warganya yang membangun jalan sendiri, karena Ganjar tidak dapat diandalkan kecuali hanya soal popularitas dirinya di medsos, tidak lebih,” demikian Dedi Kurnia.

Pada tahun ini, provinsi dengan UMP tertinggi ditempati DKI Jakarta dengan Rp4.641.854 per bulan. Sementara UMP terendah adalah Provins Jawa Tengah, yakni Rp1.812.935 per bulan.