JAKARTA, JITUNEWS.COM-  Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar tidak mengurangi jatah atau kuota minyak tanah untuk NTT. Pasalnya, akibat pengurangan kuota minyak tanah pada tahun 2022 ini menyebabkan kelangkaan minyak tanah di NTT.

Kondisi ini menimbulkan keresahan dan kepanikan dalam masyarakat. Mereka mencari minyak tanah ke mana-mana, saling berebutan, bahkan antri hingga berjam-jam untuk mendapatkan minyak tanah.

“Pengalaman dua-tiga minggu terakhir yang menimbulkan kepanikan masyarakat, hendaknya tidak terulang lagi kedepan. Jangan kurangi lagi kuota minyak tanah untuk masyarakat NTT,” kata Abraham di Jakarta, Senin, 5 Desember 2022.

Dunia Usaha Harus Proaktif Dukung Swasembada Pangan

Ia menyebut minyak tanah telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat NTT. Alasannya, kayu api yang biasa dipakai untuk memasak sudah jarang ada karena hutan sudah gundul.

Kalaupun ada yang dijual, harganya sama dengan minyak tanah. Karena itu, masyarakat lebih banyak memakai minyak tanah daripada kayu api.

Di sisi lain, distribusi gas di NTT masih sangat terbatas. Gas hanya ada di kota-kota besar. Harganya pun sangat mahal. Kondisi itu tidak bisa dijangkau oleh masyarakat menengah dan miskin.

“Ini alasan mengapa minyak dibutuhkan. Maka ketika terjadi pengurangan kuota, sangat cepat dampaknya,” ujar anggota Komite I ini.

Senator yang sudah tiga periode ini berharap BPH Migas bisa meningkatkan kuota minyak tanah di NTT. Peningkatan sesuai penambahan pemakaian minyak tanah yang terus naik tiap tahun.

Sebagaimana diketahui, sejak pertengahan November lalu, terjadi kelangkaan minyak tanah di seluruh wilayah NTT. Polda NTT telah turun tangan menyelidiki penyebab kelangkaan, apakah terjadi penimbunan atau penyelewengan. Dari hasil penyelidikan, kelangkaan terjadi karena adanya pengurangan kuota minyak tanah.

Sales Area Manager Pertamina NTT, Ahmad Tohir mengakui kelangkaan minyak tanah karena ada penurunan kuota dari BPH Migas sebesar 3,84 persen. Pada tahun 2021 kuota minyak tanah untuk NTT mencapai 108.781 KL. Sementara tahun 2022 turun menjadi 104.990 KL.

Padahal jumlah konsumsi masyarakat terhadap minyak tanah bertumbuh sebesar 1,02 persen, terutama pasca pandemi Covid-19.

Menurut Ahmad, pendistribusian minyak tanah dari Januari hingga Oktober 2022 masih sama seperti pada Januari hingga Oktober tahun 2021 sehingga tidak terjadi kelangkaan.

Namun untuk menyesuaikan kuota tahun 2022, pendistribusian turun sebesar 16 persen dibanding bulan-bulan sebelumnya. Akibatnya terjadi kelangkaan minyak tanah.

Terkait isu akan mengalihkan minyak tanah ke LPG, Ahmad menyatakan tidak benar. Alasannya, hingga saat ini kebutuhan masyarakat akan pemakain minyak tanah masih sangat tinggi.

"Pertamina terus memaksimalkan distribusi minyak tanah dan menjamin pasokan minyak tanah tetap aman jelang perayaan Natal hingga Tahun Baru 2023 mendatang," ujar Ahmad.