Selasa, 06 Desember 2022 – 18:56 WIB

Sejumlah petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP menertibkan mobil dan motor yang parkir liar di trotoar kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (9/6/2022). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/rwa.

jpnn.com - JAKARTA - Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan (UPP Dishub) DKI Jakarta buka suara soal maraknya aksi parkir liar di ibu kota yang menjadi sorotan.

UPP Dishub DKI Jakarta menyatakan hingga saat ini tidak ada penerimaan dari hasil pungutan parkir liar di sejumlah titik ibu kota.

"Tidak ada kerja sama, karena kalau ketahuan, itu sudah pasti kami kenakan sanksi. Terlebih jika disebut ada penerimaan dari parkir liar itu tidak ada, kalau misalnya ada oknum, pasti kami berikan sanksi," kata Kepala UPP Dishub DKI Jakarta Aji Kusambarto Aji di Jakarta, Selasa (6/12).

Menurut Aji, selama ini pihaknya telah memiliki sejumlah parkir resmi di beberapa titik lokasi sesuai dengan regulasi dari Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 188 tahun 2016 tentang Tempat Parkir Umum yang dikelola oleh pemerintah daerah.

"Kalau terkait parkir liar memang kami itu tidak pungut, karena kami ada parkir-parkir secara resmi yang kami kelola," ungkap Aji.

Adapun untuk penindakan dari parkir liar tersebut, dia menyebut Dishub DKI Jakarta mengandalkan Tim Pengendalian Operasional (Dalops) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan pihak terkait lainnya termasuk kepolisian, untuk melakukan penataan dan penertiban parkir di wilayah ibu kota.

"Jadi, UP parkir,  kami mendorong untuk melakukan penataan dan penyelenggaraan parkir. Yang jelas, pasti ada penertiban terhadap penyelenggara juru parkir liar," kata Aji.

Sebelumnya, pengamat transportasi Azaz Tigor Nainggolan mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan audit sehubungan dengan maraknya parkir liar yang menciptakan kemacetan di Jakarta.

UPP Dishub DKI Jakarta menyatakan hingga saat ini tidak ada penerimaan dari hasil pungutan parkir liar di sejumlah titik ibu kota.

-