MEDAN, SUMUTPOS.CO- Dinas Sosial (Dinsos) Sumatera Utara terus melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari garis kemiskinan dengan melakukan pembinaan bagi warga penerima manfaat di Sumut. Baik, berwirausaha, UMKM hingga pelatihan skill diri.

Hal itu, disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Sumut, Basarin Yunus Tanjung dalam podcast ‘Apa Cerita’ Dinas Kominfo Sumut, dikutip Sumut Pos, Selasa (6/12). Ia mengatakan program peningkatan kesejahteraan tersebut, tidak lepas untuk menekan angka kemiskinan di Sumut ini.

“Program berkelanjutan mengurangi angka kemiskinan. Mengurangi angka kemiskinan 1 sampai 1 setengah persen,” ucap Basarin.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut. Dimana, angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,07 poin yaitu dari 8,49 persen pada September 2021 menjadi 8,42 persen pada Maret 2022.

Angka kemiskinan ini setara dengan 1,27 juta jiwa pada Maret 2022, atau berkurang sekitar 4,88 ribu jiwa dalam satu semester terakhir. Sedangkan, jumlah penduduk di Sumut sekitar 15 juta jiwa.

Basarin mengungkapkan, untuk melakukan pembinaan dan pelatihan untuk menumbuhkan skill tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menginstruksikan beberapa dinas seperti Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan saling kolaborasi sehingga mampu mendorong kesejahteraan bagi masyarakat menerima manfaat.

“Bapak Edy Rahmayadi selaku Gubernur Sumut, yang mengkoordinir atau memimpin Pemerintahan Provinsi Sumut ini, diantara lain Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Berkolaborasi untuk bagaimana menekan angka kemiskinan ini,” sebut Basarin.

Basarin menjelaskan program rehabilitasi sosial di bawah kesejahteraan. Dengan tujuan, masyarakat penerima manfaat harus diangkat sosialnya dan memberikan perlindungan jaminan sosial.

“Termasuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi orang-orang terdampak korban bencana. Kita lagi ada bencana, baik banjir, kebakaran maupun gempa. Bencana alam ini, sedang melintas di negara kita ini ya. Dari perlindungan sosial dan jaminan sosial kita ikut bantu juga,” kata Basarin.

Basarin mengatakan, pembinaan juga tidak terlepas dengan masyarakat melakukan aktivitas seperti manusia silver yang beraktivitas di jalanan. Pihak Dinsos Sumut akan melakukan pembinaan dan pelatihan kepada manusia silver. Sehingga memanusiakan manusia silver.

“Kemudian, deteksi bisa ada katakan manusi silver yang ada di jalanan, kita jemput. Kita kordinasikan dengan Dinas-dinas lainnya, berkompeten seperti Dinas Ketenagakerjaan, Dinas UMKM. Apa bisa dilakukan sama mereka, pelatihan pangkas kah, sekedar skill dia untuk bertahan hidup, apakah itu jadi tukang pangkas kah, jadi barista, service ac,” jelas Basarin.

Selain itu, Basarin mengungkapkan pihaknya juga melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap puluhan wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) di Panti Parawarsa Berastagi, Kabupaten Karo. Dengan pembinaan dan pelatihan, para wanita tersebut tidak kembali bekerja seperti sebelumnya.

“Saat ini, ada 50-an warga binaan menerima manfaat dan kita rehabilitasi di Panti Parawarsa Berastagi,” jelas Basarin.

Basarin mengungkapkan pembinaan dan pelatihan sekitar dua tahun, dengan pelatih bertani, sulam, menjahit, UMKM, tata rias dan salon. Sehingga memiliki ketrampilan untuk berusaha menjadi produktif dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kalau program belum selesai, tidak bisa keluar dan latih sama mereka menjadi layak manusia produktivitas seperti bertani, menyulam, menjahit dan salon sampai mereka terlatih. Berlatih selama dua tahun,” kata Basarin.

Basarin mengatakan wanita PSK itu, banyak diamankan bukan di daerah perkotaan. Tapi, dari sejumlah Kabupaten di Sumut dan lokasi diamankan Satpol PP berada dari perkotaan dan jauh dari keramaian. Hal ini, menurutnya terjadi temuan dan pergeseran PSK.

“Ditangkap Satpol dan dibawa kesini (Pantai Parawarsa). Saya juga mengingatkan jangan coba-coba berupa bernegosiasi untuk mengeluarkan, bisa dihubungi kami dan tidak benar itu. Yang di Panti itu, harus menjalani program pembinaan dan pelatihan hingga selesai,” tutur Basarin.

Disisi lain, Basarin menyampaikan bahwa Pemprov Sumut pada P-APBD 2022, Pemprov menganggarkan belanja wajib sebesar Rp8,8 Miliar. Untuk periode Oktober-Desember 2022, penerima manfaat akan diberikan BLT sebesar Rp130 ribu untuk satu bulan. Sehingga totalnya adalah Rp390 ribu.

“Kalau memenuhi target 30.672 penerima manfaat, berarti sekitar Rp 8,8 Miliar. Semoga bisa tuntas semuanya, terutama menjelang akhir tahun dan awal tahun,” sebut Basarin.(gus/han)